PNPK Ajak Rakyat Lawan Pejabat dan Pengusaha Kotor

Nasional

NOTULA – Sejumlah tokoh dan aktivis menyatakan menentang pejabat dan pengusaha kotor. Komitmen itu mengemuka dalam Dialog Pra Konferensi Nasional Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) bertajuk “Menghentikan Kejahatan Pejabat dan Pengusaha Kotor Merampok Kekayaan Negara”.

Acara digelar di Cafe House of Arsonia, Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (15/12/21). Tampak para tokoh dan aktivis yang hadir, di antaranya Haris Rusly Moti, Marwan Batubara, Alif Kamal, Ferry Juliantono, Adhie Massardi, Anthony Budiawan, Jumhur Hidayat, Hatta Taliwang dan lainnya.

Mereka disebut sebagai pemrakarsa PNPK. Di tubuh PNPK ini juga masih banyak pihak yang tergabung sebagai pemrakarsa. Pada pertemuan itu, para pemrakrasa PNPK menyampaikan pandangan masing-masing soal kondisi bangsa Indonesia, khususnya terkait korupsi.

Haris Rusly Moti, salah satu pemrakarsa, mengatakan, pertemuan ini merupakan forum awal. Awal 2022, PNPK akan mengkampanyekan dan menyuarakan serta mengajak rakyat Indonesia untuk membela negara agar bersih dari pejabat dan pengusaha kotor.

“Mudah-mudahan Januari kita sudah bisa kampanye melalui media sosial maupun aksi atau dialog, mengajak seluruh rakyat berperan membela negara, dan mendatangi kantor pemerintah, kantor penegak hukum, kantor DPR seluruh Indonesia. Sederhana saja, bersihkan seluruh fungsi-fungsi negara dari penjahat kotor, dari pengusaha kotor,” papar Haris.

Menurut PNPK, kata Haris, semua persoalan bangsa diakibatkan adanya segelintir pejabat kotor yang merangkap sebagai pengusaha kotor dan mengendalikan semuanya.

“Tahun 2022 tahun keberuntungan rakyat Indonesia, rakyat akan mengubah nasib dan tidak bergantung lagi pada oligarki kotor ini, tidak tergantung lagi pada sistem yang kotor ini. Kita datangi istana, kita datangi DPR MPR, kita datangi kantor pemerintah daerah, kantor-kantor penegak hukum, kita ingin Indonesia bebas dari pejabat kotor,” tegasnya lagi.

Pertemuan kali ini, seperti dikutip dari rmol.id, juga disinggung sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat di pemerintahan Joko Widodo, termasuk kasus PCR yang diduga melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan.