PKS Sodorkan 4 Pekerjaan Rumah untuk Komjen Listyo Sigit

Nasional

NOTULA – Ucapan selamat langsung disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang telah melewati uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, dan akan disetujui pada Paripurna DPR, Kamis (21/1/21) siang ini.

“Selamat atas diusulkannya Komjen LSP sebagai calon Kapolri, yang telah menyelesaikan uji kepatutan di Komisi III,” kata Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsy, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/1/21).

Selanjutnya Aboe Bakar menyatakan, ada 4 pekerjaan rumah (PR) yang menunggu Listyo Sigit Prabowo saat menjabat Kapolri kelak.

Yang pertama tentu melanjutkan reformasi di kepolisian. Ini perlu dilakukan, untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus, reformasi ini akan menguatkan independensi Polri.

“Antara lain untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, yang menyatakan bahwa ‘banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera’. Sehingga Pimpinan Polri tak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya,” tuturnya.

Dalam hal ini, sambung dia, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Kapolri harus bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independen, dengan demikian soliditas korps bisa terjaga dengan baik.

“Sebaliknya, jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri,” tambah Aboe Bakar.

Yang kedua, papar anggota Komisi III DPR RI ini, mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Kepercayaan menjadi isu penting yang perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Mengingat tahun kemarin banyak kejadian yang membuat publik melongo.

“Misalkan saja, bagaimana mungkin dokumen surat bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan Pusdokkes Polri. Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra,” rincinya.

“Kejadian-kejadian seperti itu membuat publik pesimis dengan semangat reformasi maupun profesionalisme Polri. Dampaknya pasti menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjen LSP,” katanya.

PR ketiga, membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai Polri kurang dekat dengan umat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap umat.

“Umat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti, umat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih. Tentu ini menunjukkan kualitas kedewasaan sikap dalam pluralisme bangsa ini,” katanya.

Artinya, selama ini kelompok-kelompok Islam sebenarnya tidak pernah meributkan faktor keagamaan seseorang. Dan mereka sangat menghormati perbedaan keyakinan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

Yang keempat, Kapolri terpilih harus menjamin bahwa tugas Polri dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan pendekatan yang humanis.

Sebagai catatan, seperti dikutip dari RMOL.id, pada 2020 KontraS menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sepanjang Juli 2019-Juni 2020. Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Yang juga jadi perhatian public, adanya extra judicial killing di KM 54 pada Desember 2020.

Situasi itu membuat Aboe Bakar Alhabsy, selaku anggota Komisi III, yang menjadi mitra Polri, banyak dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu itu. “Misalnya, kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran Prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran Prokes sampai membuat 6 nyawa melayang?” cetusnya.

“Selama ini kami mengalami kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Karenanya, untuk selanjutnya, pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu dikedepankan. Sehingga Polri yang melindungi dan mengayomi semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.