Pinjol Masuk Kejahatan Kemanusiaan Sistematis, Harus Diberantas Hingga Akar

Nasional

NOTULA – Pinjaman online (Pinjol) ilegal bukan sekadar masalah ekonomi dan sudah menjadi beban tersendiri sebagai persoalan sosial masyarakat. Sebab itu harus diberangus hingga akar-akarnya.

Demikian diungkapkan Yudi Syamhudi Suyuti dari UN World Citizens’ Initiative Campaign Indonesia, Kamis (18/11/21) malam, di Jakarta.

Kejahatan Pinjol yang massif telah merusak tatanan psikologis masyarakat. Banyak korban berjatuhan akibat tekanan para penagih Pinjol. Bahkan sampai ada yang harus kehilangan nyawa.

Dampak dari Pinjol di masyarakat, sambung Yudi, adalah bertambahnya kemiskinan ekstrem, kasus perceraian tinggi, trauma gangguan psikologis yang berat, hingga bunuh diri karena teror dan beban pengembalian pinjaman.

“Kami mendefinisikan Pinjol ilegal sebagai sebuah extraordinary crime, karena mencakup tiga kejahatan besar,” paparnya.

Pertama, kejahatan kemanusian. Sesuai Dekalarasi HAM PBB pasal 3, setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.  Pasal 4 menyebutkan “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang”.

Pada pasal 5 disebutkan, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

Kejahatan kemanusiaan juga melanggar UU No 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia, UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan KUHP Pasal 335 tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Pasal 368 tentang Pemerasan.

Kedua, kejahatan keuangan, yakni melanggar UU No 25/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Lau POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan UU No 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No 7/1992 tentang Perbankan.

Ketiga, kejahatan terhadap keamanan bangsa dan negara. Berdasar UU ITE No 19/2016 Pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan 3, dan UU No 24/2013 Tentang Administrasi Negara, pasal 95A, yakni setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1a).

Kemudian KUHP Pasal 112 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara “Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan kepada negara asing, diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pun sama halnya dengan UU RI No 3/2002.

Dari potensi-potensi itu, UN World Citizens’ Initiative Campaign Indonesia menilai kejahatan Pinjol merupakan kejahatan sistematis melalui kejahatan sistem keuangan yang dapat merusak stabilitas perekonomian, stabilitas sosial, dan stabiliatas kemanan negara.

Apalagi, seperti dikutip dari rmol.id, melibatkan pihak perbankan yang menjadi terminal fasilitator arus dana dari pihak debitur dan kreditur.

“Karena itu, kami dari UN World Citizens’ Initiative Campaign Indonesia menekankan, kejahatan keuangan harus segera diberantas hingga akar-akarnya dan menjadi salah satu konsen dan fokus utama kami di UN dan di berbagai lembaga/organisasi keuangan global dan civil society, untuk mewujudkan green monetary sebagai salah satu dasar pencapaian SDG’s 2030,” tutupnya.