Pimpinan DPRD DKI: Gubernur Anies Sudah Jalankan Tugas dengan Baik

Nasional

NOTULA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, direncanakan hadir di Polda Metro Jaya, Selasa (17/11) pukul 10.00, mengklarifikasi dugaan pelanggaran protokol kesehatan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Maulid Nabi di markas FPI, Jalan Petamburan, Jakarta Pusat.

Bagi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, pemanggilan itu hal wajar. “Kalau dipanggil untuk kordinasi dan klarifikasi itu hal biasa,” ungkapnya, Selasa (17/11/20).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, Anies Baswedan sesungguhnya telah menjalankan tugas sebagai kepala daerah dengan baik, yakni menjalankan tiap prosedur yang ada, bahkan tidak segan memberikan sanksi denda Rp 50 juta.

“Pak Gubernur sudah menjalankan apa yang harus dijalankan sebagai pemerintah daerah, salah satunya penegakkan denda,” pungkasnya.

Ketidakpercayaan Publik

Sementara itu, secara terpisah, pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah, mengingatkan, pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Anies Baswedan bisa menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan publik kepada pemerintah.

“Pemeriksaan Anies oleh Polda Metro Jaya membuat kelompok-kelompok yang awalnya netral makin curiga terhadap pemerintah, sehingga meningkatkan ketidakpercayaan terhadap penguasa,” tutur Amir.

Seperti dikutip dari RMOL.id, Amir juga mengatakan, pemeriksaan Anies oleh Polda Metro Jaya juga bisa memunculkan masalah baru.

“Padahal yang dilakukan Anies dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pernikahan putri HRS di Petamburan itu dalam konteks admnistrasi pemerintahan,” jelas Amir, Selasa (17/11/20).

Dia berpandangan, Polda Metro Jaya sangat tidak proporsional memeriksa Anies terkait pertemuan dengan HRS maupun dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan tidak bisa mencegah kerumunan massa dalam acara di markas FPI.

“Anies itu gubernur, segala tindakannya mewakili administrasi pemerintahan, konteksnya kepala daerah, sebagai pejabat public, termasuk menemui warganya, harus dilihat di situ,” bebernya.

Menurut Amir, UU No 30 Tahun 2014 menyebutkan, setiap kepala daerah sebagai pejabat publik tingkat nasional mempunyai tiga kewenangan.

Pertama, kewenangan atributif yang diatur UUD 45, misalnya kepala daerah harus melindungi rakyatnya, wilayahnya, dan menciptakan keamanan.

“Kedua, kewenangan delegasi, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat seperti Anies selaku Gubernur DKI, bertemu HRS yang baru datang dari Arab Saudi,” sambungnya.

Ketiga, kewenangan mandat, aparat pemprov DKI Jakarta ikut memantau kegiatan pernikahan putri HRS dilihat administrasi pemerintah, yang dilakukan Anies adminstisasi pemerinah mencegah Covid-19.

Bila sikap Anies yang berkaitan dengan kegiatan HRS dianggap menyimpang dari aturan, maka bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukannya diperiksa oleh kepolisian.

Anies dijadwalkan diperiksa Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa (17/11), terkait kerumunan pada pernikahan putri Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11), yang dianggap abai protokol kesehatan Covid-19.

Anies akan dimintai klarifikasi terkait acara pernikahan putri HRS di Petamburan, Jakarta Pusat, yang abai protokol pencegahan virus corona pada Sabtu lalu (14/11).