Pilpres 2019, Oposisi Khawatir KPU Gunakan Standar Ganda

Nasional

NOTULA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai menggunakan standar ganda dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait aturan membolehkan penderita disabilitas mental untuk ikut Pemilu 2019 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, mengeluhkan hal itu saat menemani para sekretaris jenderal partai Koalisi Adil Makmur menemui pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara langsung.

“Kami khawatir KPU menggunakan standar ganda,” katanya, saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Menurutnya, dalam kasus disabilitas mental, KPU merujuk Undang-Undang Pilkada yang di-judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Bukanlah Undang-Undang Pemilu. Terkait DPT, terutama terkait empat digit terakhir di Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih, pihaknya sudah mengantongi izin dari Komisi Informasi Publik (KIP) DKI. Namun penerapan di tingkat nasional justru dilarang KPU.

“Jadi, di satu sisi, dalam konteks orang disabilitas mental, dia merujuk pada putusan MK. Terkait dengan Pemilu 2019, karena UU Pilkada putusan MK. Tapi di kasus DPT, KPU menutup diri untuk menjadikan putusan KIP yang tingkat DKI untuk dibuka secara nasional. Itu yang kami lihat, ini KPU kok standarnya nggak jelas dalam mengambil keputusan-keputusan,” pungkasnya.