Pilkada Serentak 2024 Melanggar Konstitusi

Nasional

NOTULA – Pilkada serentak 2024 sebagai konsekuensi keengganan merevisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berimplikasi serius.

Pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah, menilai, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 melanggar konstitusi.

Terutama Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis.

“Pada 2022 dan 2023 jabatan kepala daerah di berbagai wilayah berakhir dan harus dilaksanakan Pilkada sesuai amanat Pasal 18 UUD 45. Tidak bisa Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah sampai 2024,” tegas Amir, seperti dikutip dari RMOL.id, Rabu (10/2/21).

Menurut Amir, pelaksanaan otonomi tidak berjalan jika tanpa ada Pilkada 2022 dan 2023. “Yang ada Plt kepala daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,” katanya.

Dia juga mengingatkan, bahwa Plt kepala daerah tidak bisa membuat keputusan politik, misalnya peraturan gubernur tentang pembebasan pajak sepeda motor.

“Jadi tidak ada alasan Pilkada diundur sampai 2024 karena kondisi Covid-19, biaya dan sebagainya,” tegasnya.

Meski begitu, untuk menyiasati tidak adanya Plt kepala daerah hingga Pilkada serentak 2024, dia mengusulkan perpanjangan masa jabatan gubernur, walikota, dan bupati yang berakhir 2022 dan 2023.

“Perpanjangan kepala daerah bisa diatur di DPRD, agar gubernur, walikota, atau bupati bisa membuat keputusan politik,” saran Amir.