Pilkada Serentak 2022 dan 2023 Disarankan Tetap Digelar

Nasional

NOTULA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak disarankan tetap dilaksanakan seperti biasa. Kepala daerah yang habis masa jabatannya, tetap menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023.

Pendapat itu disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, kepada RMOL.id, Selasa (19/1/21). Argumentasinya, jika Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan, dan Pemilu serentak dilakukan pada 2024, beban teknis penyelenggaranan semakin berat.

Apalagi, sambung dia, pada Pemilu serentak 2019 lalu banyak penyelenggara hingga level KPPS yang meningggal dunia.

“Banyaknya penyelenggara KPPS meninggal dan sakit itu harus jadi pelajaran penting, jangan sampai terulang,” tambah Ali Rif’an. Selain itu, dampak politik saat Pemilu serentak pada 2024 akan mengakibatkan macetnya pendidikan politik.

Menurut dia, Pilkada serentak bukan sekadar persoalan elektoral, yang lebih mendasar dari proses Pilkada adalah pendidikan politik bagi warga negara.

Magister Politik Universitas Indonesia ini juga mengatakan, penyelenggaraan Pemilu serentak pada 2024 akan berimbas pada penetapan pelaksana tugas kepala daerah yang habis masa jabatannya dalam waktu cukup lama.

Menurut mantan Manajer Riset Poltracking ini, kondisi politik semacam itu tidak kondusif bagi penyelenggaran sebuah pemerintahan daerah. “Tidak sehat dan maksimal jika pemerintah daerah dipimpin Plt. Yang definitif saja kerjanya kurang, bagaimana dengan plt,” tandasnya.

Dalam konteks politik, sambungnya, Pemilu serentak 2024 dinilai lebih menguntungkan partai-partai besar. Sebabnya, jika tidak ada Pilkada pada 2022 dan 2023, jelas menghambat konsolidasi yang dilakukan partai papan tengah dan papan bawah.

“Dan kalau Pilkada diserentakkan tahun 2024 jelas menguntungkan partai-partai besar, partai papan tengah dan bawah jelas kurang diuntungkan,” katanya.

Sejauh ini partai politik yang secara terbuka menolak ditiadakannya Pilkada serentak di tahun 2022 dan 2023 adalah Partai Nasdem dan Partai Demokrat.