Pilkada 2022-2023 Paling Realistis, Ini Alasannya

Nasional

NOTULA – Penggabungan Pilkada dengan Pemilu 2024 dinilai kurang tepat. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, mendukung normalisasi pelaksanaan Pilkada di seluruh daerah.

Normalisasi Pilkada, menurutnya, tidak bisa dipaksakan digelar bersamaan di 2024. Yang lebih realistis tetap digelar sesuai jadwal yang ada di masing-masing wilayah pemilihan.

“Memang sebaiknya perlu ada normalisasi jadwal Pilkada. Jadi tetap perlu ada Pilkada di 2022 dan 2023,” jelas Khoirunnisa Agustyati, seperti dikutip dari RMOL.id, Jumat (5/2/21).

Ninis, sapaan akrabnya, memiliki dua alasan fundamental mengapa Pilkada harus tetap digelar di 2022-2023. Pertama, munculnya dampak negatif pelaksanaannya, karena jadwalnya berhimpitan dengan agenda Pilpres dan Pileg.

“Sedangkan jika Pilkada seluruh daerah juga diselenggarakan di 2024 akan berimplikasi pada kompleksitas penyelenggarannya, walau penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pilkada tidak diselenggarakan di hari yang sama, tetapi tahapannya berhimpitan,” sambungnya.

Kedua, Perludem melihat wacana pada draf RUU Pemilu yang akan mengubah desain keserentakan Pemilu menjadi Pemilu nasional, menggabungkan Pilpres, DPR, DPD dan kepala daerah serta DPRD adalah tidak tepat.

Karena, jika Pilkada ingin dibuat serentak, maka baru bisa terjadi dan realistis dilakukan pada tahun 2027.

“Perlu ada penyesuaian jadwal Pilkada kita, sehingga perlu ada normalisasi jadwal Pilkada. Dengan demikian bisa ada penyesuaian jadwal Pilkada, dan serentak di 2027,” pungkas Ninis.