NOTULA – Sikap Presiden RI, Joko Widodo, yang tidak menerima perwakilan dari puluhan ribu guru honorer yang unjuk rasa di depan Istana, beberapa waktu lalu, sangat disesalkan. Jokowi pun dinilai tidak punya niat baik.

Didi Suprijadi, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), mengatakan, sebenarnya para guru hanya meminta pemerintah memberikan kejelasan atas nasib mereka.

“Ini agak dilema juga bagi kami para guru, karena sekian banyak guru honorer, sampai tiduran di depan Istana tapi tidak digubris, ada yang long march sampai Istana juga enggak diterima,” sesalnya, dalam diskusi bertajuk ‘Vokasi dan Ironi Pendidikan di Era Milenial’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).

Hadir juga sebagai salah satu pembicara dalam diskusi itu, politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Kepada Effendi, Didi berharap agar harapan para guru honorer diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) segera disampaikan ke Jokowi.

“Mudah-mudahan Pak (Effendi) Simbolon akan membuka hati (Jokowi) ini,” harapnya, sembari menekankan, Effendi merupakan politisi dari partai pendukung pemerintah yang selalu membela kepentingan para guru dan guru honorer.

Menurut Didi, seperti dikutip dari rmol.co, dari 1,2 jutaan guru honorer, tidak sedikit yang sudah mengabdi hingga 10, 20 bahkan 30 tahun.

“Malah tadi pagi ada satu orang guru yang pensiun guru honor, sudah umur 60 tahun gaji terakhirnya Rp 160 ribu per bulan. Coba ironi tidak, di negara yang katanya gemah ripah loh jinawi, ada pekerja dan pekerjaannya itu di instansi pemerintah, Kemendikbud, di sekolah,” sesalnya lagi.

Menurut dia, diangkatnya guru honorer menjadi ASN sebenarnya bukanlah karena masalah negara tidak punya uang, tapi tidak adanya kemauan dari pemerintah sendiri.

“Sebetulnya problemnya mungkin orang tahu. Tapi niatnya (pemeritah) yang tidak ada. Good will-nya itu yang kurang. Sebetulnya kalau niatnya ada, ini kan dari tahun 2005,” pungkasnya.