NOTULA – Jumlah korban jiwa dalam gelaran Pemilu serentak 2019 terus bertambah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendata, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas di Pemilu 2019 kini mencapai 409 jiwa.

“Hingga Kamis, 2 Mei 2019, petugas KPPS meninggal sebanyak 409 jiwa,” tutur Sekjen KPU, Arief Rahman Hakim, dalam keterangannya, Jumat (3/5).

Sedangkan petugas KPPS yang harus dirawat juga mengalami peningkatan. Berdasar data terkini mencapai 3.658 orang.

Dia juga menambahkan, hari ini komisioner KPU menyerahkan santunan kepada keluarga korban di Kelurahan Pakujaya dan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Menyikapi fenomena itu, Pakar Komunikasi Politik, Hendri Satrio, berpendapat, jumlah korban jiwa sebanyak itu harusnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

Hensat, sapaan Hendri Satrio, sempat membandingkan meninggalnya petugas KPPS dengan insiden jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan maskapai Ethiopian Airline, beberapa waktu lalu.

“Jumlah penumpang Boeing 737 MAX 8 itu sekitar 180 orang. Begitu jatuh 1, seluruh dunia prihatin,” kata Hensat dalam akun twitternya, Jumat (3/5).

Menyimak jumlah korban jiwa yang ditimbulkan, seharusnya Pemilu Serentak menjadi duka bangsa. Bahkan, pendiri Kedaikopi ini mengusulkan untuk menjadi bencana nasional.

“Pemilu di Indonesia, petugasnya sudah lebih dari 380 orang meninggal dunia. Apakah harus ditetapkan sebagai bencana nasional?” papar Hensat.

Sejauh ini, selain korban jiwa, 3.538 orang dilaporkan sakit akibat pemilu serentak. KPU pun telah menyiapkan anggaran untuk santunan korban petugas KPPS.

Besaran santunan dibagi menjadi empat jenis, yaitu meninggal dunia, cacat permanen, luka berat, hingga luka sedang.

Korban meninggal dunia mendapat santunan Rp 36 juta per orang, cacat permanen Rp 30,8 juta per orang, luka berat Rp 16,5 juta per orang, dan luka sedang Rp 8,25 juta per orang.