Peta Jalan Pendidikan Langgar Konstitusi, Komisi VIII DPR: Indonesia Mau Dibawa Sekuler?

Nasional

NOTULA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menilai, Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertentangan dengan konstitusi.

Dia secara khusus mengkritik substansi yang dibawa pemerintah dengan menghilangkan frasa agama dalam visi pendidikan Indonesia 2035.

“Secara tersurat, sangat tampak bertentangan konstitusi, yakni UUD Pasal 31 ayat 3. Padahal, konstitusi sudah jelas memandatkan pemerintah bahwa tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia,” kata Bukhori, dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/3/21).

“Pertanyaannya, apakah dengan mengusung gagasan itu, pemerintah secara perlahan hendak membuat republik ini menjadi sekuler, dan pendidikan sebagai pintu masuknya?” politisi PKS itu balik bertanya.

Bukhori juga menegaskan, Indonesia merupakan negara beragama. Artinya, agama ditempatkan dalam kedudukan sebagai sumber norma maupun tata nilai bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab itu, sambung dia seperti dikutip dari RMOL.id, kedudukan agama tidak bisa dipersempit sebatas aktivitas upacara peribadatan semata, melainkan sumber ajaran yang menuntun umat mulai dari perkara bersuci hingga pengelolaan negara.

“Jadi, selain bermasalah secara substansi karena bertentangan dengan konstitusi, visi itu juga bermasalah secara filosofis, karena mengesampingkan tujuan spiritual sebagai basis menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas,” tutupnya.

Pendidikan Sekuler Tak Cocok
Sementara itu, Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) juga menyoroti kabar hilangnya frasa “agama” dalam rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035.

Anggota Komite III DPD RI, HM Fadhil Rahmi, menegaskan, penghilangan frasa agama pada rancangan PJPN itu menuai kontroversi dan mendapatkan sorotan dari berbagai Ormas Islam, antara lain Muhammadiyah, NU dan MUI.

Senator asal Aceh itu pun mengkritisi rancangan PJPN 2020-2035 itu. Dia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengkaji ulang rancangan PJPN 202-2035 itu.

“Jika frasa agama benar-benar dihilangkan dari PJPN, ini bisa diartikan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud RI telah melanggar konstitusi, yakni UUD 1945 Bab XIII pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan,” urai Fadil Rahmi.

“Mendikbud perlu mengkaji ulang, karena setiap aturan turunan tidak boleh melanggar peraturan di atasnya. Apalagi penghilangan frasa ‘agama’ menunjukkan sekularasi pendidikan nasional yang memiliki nilai dasar moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama,” tambahnya.

Fadhil juga mengingatkan agar para pejabat pemerintahan, apalagi yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan anak-anak bangsa, selalu melihat kembali kesepakatan-kesepakatan dalam bernegara kita ketika NKRI dibentuk.

Dengan begitu, dalam menetapkan kebijakan pemerintahan tidak menggunakan paradigma negara sekuler yang tidak menempatkan agama sebagai faktor dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

“Ini akan menjauhkan generasi muda kita para pembelajar dari kultur yang dibangun selama ini. Pendidikan model sekuler tidak cocok diterapkan di Indonesia,” tuturnya.

“Sebab itu, kami Komite III DPD RI meminta kepada Kemendikbud agar tidak lupa, seperti apa landasan dan bangunan serta ideologi pendidikan nasional kita,” pungkasnya.