Pernyataan Presiden Soal Kritik Pepesan Kosong, Fadjroel: Pemerintah Tak Punya Buzzer

Nasional

NOTULA – Tatemen Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat untuk aktif memberi kritik, justru dinilai memberi ‘angin’ bagi para buzzer bayaran alias buzzeRp. Permintaan agar dikritik itu seolah membuka jalan bagi para buzzeRp untuk mendapat ‘proyek’ baru.

“Buzzer berbayar perusak bangsa, mereka adalah ‘dosa’ rezim Jokowi. Pernyataan presiden yang menganjurkan kritik hanya akan jadi pepesan kosong, karena sudah pasti jadi ‘proyek’ baru bagi para buzzer berbayar,” tegas Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto, Jumat (12/1/21).

Harusnya kritik yang akan diberikan rakyat kepada pemerintah berguna untuk mempertajam program, tujuan, dan target pemerintah terkait pelayanan kepada masyarakat. Tapi itu justru akan dimanfaatkan buzzer yang tidak peduli benar atau salah sebuah pernyataan kritik untuk pemerintah, untuk mendapat ‘proyek’ baru.

Menurut Satya Purwanto, seperti dikutip dari RMOL.id, buzzer berbayar sudah sangat merusak tatanan pemerintahan. Membuat hukum tumpul ke atas dan tajam kepada masyarakat kritis.

“Jokowi harus segera mengembalikan wibawa pemerintah dengan melakukan penegakan hukum bagi para buzzer perusak bangsa,” pungkas Satyo.

Tak Punya Buzzer

Sementara itu, secara terpisah, pemerintah membantah memiliki buzzer politik yang digunakan untuk membungkam sejumlah kritik dari warga negara. Bantahan itu disampaikan Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (12/2/21).

“Pemerintah tidak punya buzzer,” tegas Fadjroel Rachman, sembari menurutkan, pemerintah selalu terbuka menghadapi setiap kritik dari warganya.

Pemerintah juga tidak pernah memiliki persoalan jika ada oposisi yang menyampaikan kritik maupun saran. Pemerintah menyadari, Indonesia demokratis, dan setiap kebijakan tentu saja ada yang mendukung dan mengkritik.

“Ini negara demokratis, siapa pun yang mendukung kebijakan dipersilakan, dan siapa pun mengkritik, bahkan beroposisi dengan pemerintah, dipersilakan,” katanya.

Dia berpendapat, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat seperti diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Selain itu, kebebasan berpendapat juga memiliki aturan seperti tersebut di Pasal 28 J UUD 1945, bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Jika pendapat disampaikan melalui media sosial, masih kata Fadjroel, masyarakat harus tunduk pada UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Bila di media sosial harus memperhatikan UU ITE,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi mengajak masyarakat aktif menyampaikan masukan dan kritik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menanggapi itu, Ketua YLBHI, Asfinawati, menyesalkan terkait adanya buzzer dalam setiap kritik terhadap pemerintah. Meski kerap dibantah bahwa buzzer bukan dari pihak pemerintah, dia menyatakan sulit menepis bahwa buzzer tidak ada relasi dengan pemerintah.

“Kan pemerintah selalu bilang (buzzer-red) itu bukan dari mereka.Tapi kalau kita lihat, sulit untuk menepis tidak adanya relasi (dengan pemerintah-red), baik itu relasi dari mereka yang mendukung Pak Jokowi ketika mencalonkan diri atau dari yang lain-lain,” pungkasnya.