Perludem: Pengangkatan 5 Penjabat Gubernur Rawan Dipermasalahkan

Nasional

NOTULA – Pengangkatan lima penjabat (Pj) gubernur, pekan lalu, mendapat kritikan dari publik, karena hingga kini peraturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah belum dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustiyanti, Kemendagri selama ini hanya memiliki Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 74/2016 untuk pedoman mengangkat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

Ironisnya, menurut Ninis, sapaan akrabnya, tahun ini dan tahun depan (2022 dan 2024), ada 271 kepala daerah yang habis masa jabatannya, dan tidak bisa digantikan posisinya dengan Plt, melainkan harus oleh penjabat atau Pj.

Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi 67/PUU-XIX/2021, pemilihan penjabat harus dilakukan dengan mekanisme terukur dan jelas, tidak mengabaikan prinsip demokrasi, memperhatikan aspirasi daerah dan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Di dalam putusan MK juga secara spesifik mengamanatkan pemerintah agar membuat aturan teknis terkait penunjukan penjabat kepala daerah, sebagai aturan turunan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

“Seharusnya pemerintah membuat aturan teknis dulu. Pengangkatan penjabat pekan kemarin belum dilandasi aturan teknis khusus pengangkatan penjabat,” kata Ninis, seperti dikutip dari rmol.id, Senin (16/5/22).

Konteks pengangkatan Pj dan Plt jauh berbeda. Karena, kata dia, Pj diangkat lantaran kepala daerah sudah habis masa jabatannya. Sementara Plt diangkat lantaran kepala daerah bersangkutan mengambil cuti Pilkada atau tersangkut kasus hukum yang belum berkekuatan hukum tetap.

“Memang, Kemendagri punya peraturan menteri pengisian Plt (Permendagri 74/2016), tapi konteksnya berbeda dengan penjabat ini. Penjabat kali ini jumlahnya banyak dan akan bertugas dalam waktu cukup panjang,” ujarnya.

Sebab itu Ninis mendorong Kemendagri membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur soal mekanisme pengangkatan Pj kepala daerah.

“Jika tdk ada aturan teknis yang transparan, terbuka, dan akuntabel, tentu penunjukan para penjabat itu bisa dipermasalahkan, karena dianggap tidak sesuai putusan MK,” katanya.