Perkuat Pendataan Aset dan Pendapatan Parkir, Sutiaji Gandeng KPK

Malang Raya

NOTULA – Pendataan, penataan dan sertifikasi aset pemerintah daerah, menjadi salah satu yang dikonsultasikan Walikota Malang, Sutiaji, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bertepatan aset menjadi salah satu perhatian lembaga anti rasuah, dan kita (Kota Malang) juga dihadapkan pekerjaan rumah untuk konsolidasi aset daerah, melalui divisi pencegahan, saya minta KPK memberi supervisi,” tutur Sutiaji, di Auditorium Nurcholis Majid Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (26/3).

Ditegaskan juga, beberapa aset yang dikuasai orang per orang dan diklaim sepihak, segera ditertibkan dengan dukungan KPK.

Sinergi dan kerjasama dengan KPK itu dirintis dan dikomunikasikan walikota Malang saat menghadiri workshop ‘Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah’, hasil kerjasama KPK, universitas Paramadina dan Ford Foundation.

Acara digelar selama 2 (dua) hari, 25-26 Maret 2019. Hari pertama digelar di auditorium Nurcholis Majid Universitas Paramadina, dengan pemateri Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta, dan Rektor Universitas Paramadina, Firmansyah.

Pada hari kedua (26 Maret) digelar Anti Corruption Learning Centre Gedung KPK RI, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, diikuti 42 kepala daerah.

“Kerjasama dengan KPK sesungguhnya sudah kita komunikasikan pasca giat penandatanganan pakta integritas bersama gubernur dan 38 kepala daerah di Jawa Timur, bulan lalu. Saat itu saya komunikasi dengan Divisi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI wilayah Jatim. Salah satu follow up-nya diundang pada kegiatan workshop, sekaligus penguatan komunikasi dengan divisi Korsupgah KPK,” papar Pak Aji, sapaan akrabnya.

Selain terkait aset, secara khusus Sutiaji juga menyodorkan permohonan asistensi untuk pengelolaan parkir, penanganan pajak, serta menyarankan agar proses penginputan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dapat dibagi per zona wilayah, untuk menghindari stag atau down.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta, menyatakan, salah satu indikator indeks persepsi korupsi rendah, terpotret atas rendahnya pendapatan pajak atau retribusi.

“Kalau pendapatan suatu negara atau daerah rendah serta jauh dari potensi yang ada, itu menjadi warning bagi derajat korupsi yang harus dicermati,” jelas Alex.

Sedang Rektor Universitas Paramadina, Firmansyah, mengingatkan, agar daerah tidak terjebak pada korupsi sistemik.

“Itu terjadi bila kewenangan pejabat formal diambil alih oleh kekuatan modal, dipengaruhi dan diambil otoritasnya oleh lingkaran pimpinan dan kelompok interes lainnya. Jaga integritas menjadi kunci melawan korupsi,” tegasnya.

Hal menarik saat walikota Malang memaparkan program lelang kinerja dan pendidikan karakter kejujuran non calistung untuk kelas 1 dan 2 SD, direspon positif dan direkomendasi jadi pilot project percontohan nasional.