Percobaan Kudeta Partai Demokrat, Harusnya Negara Hadir Melindungi yang Sah

Nasional

NOTULA – Upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) oleh Gerakan Pengambilalihan Kepimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) merupakan langkah illegal.

Demikian dikemukakan Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menanggapi kudeta yang tengah digalang GPK-PD di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

KLB, sambung dia, memang salah satu forum konstitusional. Namun KLB yang dilakukan saat ini dapat dipastikan gerakan inkonstitusional.

“Sesuai AD/ART Partai Demokrat, pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui Majelis Tinggi Partai,” kata Didik lagi.

Terlebih hingga kini, tambahnya, DPD dan DPC se-Indonesia solid bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tegas menolak KLB.

Selain itu, Majelis Tinggi Partai Demokrat juga tidak mungkin dan tidak akan pernah mengeluarkan persetujuan apapun terkait pelaksanaan KLB itu. “Jadi, mustahil KLB bisa dilakukan,” tegasnya.

Andai KLB dipaksakan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak dan kewenangan secara sah, apalagi melibatkan pihak eksternal, itu bukan hanya melanggar hukum. “Lebih jauh dari itu, bisa membahayakan tatanan demokrasi,” tegas anggota Komisi III DPR RI itu.

Seperti dikutip dari RMOL.id, Didik menyebut ‘kudeta’ melalui KLB itu sebagai pemerkosaan hukum dan demokrasi yang harus dihentikan dan dibubarkan.

Sebab, selain mencederai prinsip negara hukum yang demokratis, juga bisa membuat kerusakan permanen dalam tatanan demokrasi.

“Dalam kondisi ini, negara dan pemerintah harusnya hadir melindungi pihak-pihak yang sah secara hukum, menegakkan keadilan dan menindak pihak-pihak yang sengaja melakukan perusakan,” pungkasnya.