Penyiram Novel Dituntut 1 Tahun, Habiburokhman Lapor Jaksa Agung

Nasional

NOTULA – Tuntutan 1 tahun penjara bagi dua pelaku penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mendapat sorotan publik, karena dinilai ringan, tak sebanding dengan upaya pengungkapan yang butuh waktu bertahun-tahun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai perbuatan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis telah mencederai kehormatan institusi Polri. Keduanya lantas dituntut dengan hukuman 1 tahun penjara.

Tuntutan itu pun dikritisi Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman. Dia membandingkan kasus yang sama di Bali, tahun lalu, tapi dengan tuntutan lebih berat.

asus yang dimaksud Habiburokhman adalah saat JPU Kejari Denpasar menuntut I Gusti Agung Diah Dwi Rahayu, dengan pidana penjara selama 3,5 tahun pada Maret 2019.

Diah terbukti menyiram air keras kepada korban Ni Luh Mita Martiyasari. Akibat tindakan pelaku, mata kiri korban mengalami rusak permanen atau buta. Persis dengan yang dialami Novel Baswedan.

Namun tuntutan yang diberikan kepada pelaku berbeda. “Ini kasus yang mirip. Penyiram air keras dituntut 3,5 tahun, jauh lebih berat dari tuntutan kasus Mas Novel. Sebagai anggota Komisi III DPR RI saya akan persoalkan ke Jaksa Agung pada raker mendatang,” ucap Habiburokhman melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (12/6).

Seperti dikutip dari rmol.id, pernyataan senada juga diungkap Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution. Dia berpendapat, dengan tuntutan hanya satu tahun, lebih baik pelaku penyiram Novel Baswedan tidak usah ditangkap.

Hukuman Maksimal

Sementara itu, jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, mengaku, KPK memahami kekecewaan Novel Baswedan sebagai korban penyiraman air keras karena tuntutan yang rendah.

“Kasus Novel Baswedan merupakan ujian bagi rasa keadilan dan nurani kita sebagai penegak hukum. Karena secara nyata ada penegak hukum, pegawai KPK yang menjadi korban ketika ia sedang menangani kasus-kasus korupsi besar saat itu. KPK memahami kekecewaan Novel Baswedan sebagai korban terkait tuntutan yang rendah dan pertimbangan-pertimbangan serta amar dalam tuntutan tersebut,” tutur Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (12/6/20).

Selain itu, kata Ali, KPK juga mendengar suara publik yang menyesalkan tuntutan JPU itu. KPK berharap Majelis Hakim yang mengadili memvonis seadil-adilnya.

“KPK berharap majelis hakim memutus seadil-adilnya dengan menjatuhkan hukuman maksimal sesuai kesalahan dan perbuatan yang terbukti, serta mempertimbangkan rasa keadilan publik, termasuk posisi Novel Baswedan sebagai korban saat menjalankan tugasnya menangani kasus korupsi,” papanya.

Ditambahkan, perlindungan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas sangat penting dipertimbangkan Majelis Hakim. “Kami menyerukan kembali pentingnya perlindungan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Ali.