Penyalahgunaan Wewenang pada Kontestasi Pilkada Jadi Perhatian KPK

Nasional

NOTULA – Lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus berupaya mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan pada kontestasi Pilkada, karena tingginya angka korupsi di daerah yang diakibatkan nafsu kekuasaan dan biaya politik tinggi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada Talkshow 2 Dekade Rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) bertajuk “Sinergi Membangun Negeri: Mencegah Kriminal Menguasai Negeri” yang diadakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa (22/3/22).

Menurutnya, tingginya angka korupsi di daerah, selain karena nafsu kekuasaan, juga disebabkan permasalahan lain, seperti biaya politik yang tinggi yang mendorong kandidat mencari sumber pendanaan lain, termasuk dari hasil korupsi.

“Karena biaya tinggi, setelah terpilih pejabat akan memikirkan mengembalikan modal yang dikeluarkan selama pemilihan. Modal itu tidak cukup hanya diperoleh dari gaji resmi, sehingga ia menyalahgunakan kewenangan untuk menutup modalnya,” katanya.

Ghufron juga membeberkan, bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat terpilih, seperti jual-beli perizinan, korupsi pengadaan barang dan jasa, hingga jual-beli izin konsesi sumber daya alam.

“Selain mengembalikan modal, penyalahgunaan kewenangan juga seringkali dilakukan demi merawat konstituen (pemilih). Pejabat menyiapkan modal untuk biaya pemilihan periode kedua,” katanya.

Karena itu, dia menyatakan, KPK terus berupaya mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kontestasi Pilkada, salah satunya menyusun pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Parpol dapat mengimplementasikan langkah dan strategi antikorupsi pada kader yang akan menjabat sebagai kepala daerah.

“Selain kepada Parpol, KPK juga berupaya menanamkan nilai integritas dalam penyelenggaraan Pemilu kepada penyelenggara dan pemilih Pemilu melalui program integritas pemimpin dan integritas pemilih. Untuk mencegah praktik money politics, kita minta semua pihak berkomitmen,” jelasnya.

Ghufron juga memberikan apresiasi kepada PPATK, karena terus mendukung upaya KPK memberantas korupsi, termasuk yang dilakukan kepala daerah. “Uang yang diperoleh pemimpin daerah harus dibersihkan dari unsur-unsur korupsi. Bila dibiarkan akan menghasilkan korupsi berlanjut,” rincinya.

Berdasar data sepanjang 2020, PPATK memberikan 99 laporan hasil analisis dan 34 informasi transaksi keuangan mencurigakan ke KPK. Itu merupakan upaya sinergi pencegahan dan penindakan korupsi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang.

Senada dengan Ghufron, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, juga menyatakan, penyelenggaraan Pemilu rentan terjadi money politics, termasuk dari hasil korupsi.

“Banyak ditemukan kasus ijon untuk calon kepala daerah, seperti di Jombang, Cimahi, Bandung Barat dan lainnya, di mana sebelum terpilih memperoleh dana untuk Pemilu dari berbagai pihak dan setelah terpilih, kepala daerah memberikan balas-budi kepada pihak yang memberi dana,” katanya.

Ivan juga berharap, dalam kontestasi Pemilu seharusnya bukan untuk mengadu banyaknya uang agar memenangkan Pemilu, tapi visi dan misi dari para kandidat.

Namun, dalam praktiknya, kekuatan money politics menjadi penentu seorang kandidat terpilih atau tidak, karena sikap permisif praktik korupsi di masyarakat ditambah kurangnya kedekatan calon kepala daerah dengan konstituen.

“Sehingga, kampanye menjadi cara yang gencar dilakukan calon kepala daerah untuk memenangkan pemilu dan berbiaya mahal,” pungkasnya.