Penunjukan Lima Pj Kepala Daerah Cermin Pemerintahan Sentralistik

Nasional

NOTULA – Pelantikan lima penjabat (Pj) gubernur lima provinsi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, 12 Mei lalu, disorot, dan dinilai tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan demokrasi. Sebagai catatan, tahun ini akan ada 101 Pj kepala daerah yang dilantik.

Lima penjabat gubernur yang telah dilantik adalah untuk Papua Barat, Banten, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Gorontalo. Menyikapi itu, Ketua Umum Pengurus Besar Pemuda Madani, Furqan Jurdi, berpendapat, penunjukan Pj kepala daerah itu tidak mencerminkan azas desentralisasi.

Menurut Furqan, kata demokratis dalam UUD sudah jelas, dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) sesuai ketentuan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

Meski kata demokratis bisa dimaknai dipilih secara langsung oleh rakyat atau bisa juga tidak langsung, tetapi dengan adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga kabupaten/kota dan UU mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung, maka kata demokratis yang dimaksud dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat.

“Karena itu, tidak bisa diterima oleh akal sehat demokrasi, kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Itu melanggar ketentuan konstitusi dan UU yang mengatur pemilihan kepala daerah,” tegasnya kepada wartawan, Senin (16/5/22).

Penunjukkan penjabat kepada daerah kali ini, sambung dia, cenderung tertutup dan berpotensi menyalahi azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni adanya seleksi terbuka, adanya transparansi, adanya pertanggungjawaban dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.

Karena itu, Furqan menilai penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah selain berpotensi tidak demokratis, juga memperlihatkan pemerintahan yang sentralistik. Penjabat yang ditunjuk memiliki pengecualian dan ia bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Bedanya kepala daerah yang dipilih langsung, tidak memiliki pengecualian dalam mengambil kebijakan, kecuali diatur oleh konstitusi sebagai urusan pemerintah pusat.

“Ini jelas pemerintahan sentralistik. Penjabat ditunjuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dan itu potensial disalahgunakan. Memang benar penjabat tidak boleh mengambil beberapa kebijakan. Tapi larangan itu bisa batal bila disetujui Mendagri. Artinya semua urusan diserahkan ke pemerintah pusat,” tutupnya, seperti dikutip dari rmol.id.