Penolakan Revisi UU Pemilu Dinilai sebagai Skandal Kebijakan

Nasional

NOTULA – Alasan pemerintah seperti disampaikan Moeldoko, bahwa penolakan Revisi UU Pemilu karena Indonesia tengah menghadapi Pandemi Covid-19 dinilai klise dan tak masuk akal.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir, Rabu (10/2/21). Menurutnya, pemerintah perlu tahu bahwa Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu berjalan sukses dan tidak menimbulkan klaster penyebaran baru.

Wempy justru menengarai, pemerintah punya alasan lain di balik penolakan revisi UU Pemilu. Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 sebagai konsekuensi penghentian revisi UU Pemilu, bisa berdampak fatal bagi masyakarakat.

“Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana korban jiwa pada Pemilu 2019 lalu. Mestinya itu dijadikan rujukan terhadap perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang,” katanya, seperti dikutip dari RMOL.id.

Seharusnya, dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah justru mendorong mereview UU Pemilu dan Pilkada. Bila Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam jarak yang tidak terlalu jauh, bisa menjadi ajang eksperimen demokrasi yang berbahaya.

“Proses demokrasi yang tidak tertata dengan bagus akan melahirkan pemimpin yang mempunyai kualitas rendah. Yang rugi bangsa dan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Terkait putar haluannya partai koalisi menolak revisi UU Pemilu, Wempy menengarai ada persekongkolan Parpol, yang mengakibatkan para wakil rakyat di Senayan tidak konsisten.

“Dugaan persekongkolan Parpol dalam pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada bisa dilihat dari bagaimana inkonsistensinya Parpol. Yang awalnya mendukung dilakukan revisi, kemudian berbalik arah,” pungkasnya.

Orientasi Kerja Tak Jelas
Secara terpisah, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, berpendapat, dinamika banyaknya partai yang balik arah menolak revisi UU Pemilu, setelah bertemu presiden, mengindikasikan bahwa pemerintah dan DPR tidak memiliki orientasi kerja yang jelas.

Menurutnya, berubah haluannya partai koalisi pemerintah, menandakan saat ini Parpol dikuasai pemerintah dan kerap menihilkan kritik parlemen atas baik buruknya keputusan presiden.

“Parlemen seharusnya menjadi garda terdepan mengoreksi apapun yang diusulkan penerintah, bukan justru sebagai follower pemerintah tanpa kritik,” tegas Dedi.

Dia juga menjelaskan, UU Pemilu tidak diadakan hanya untuk perebutan kekuasaan negara, tapi menghidupkan hak publik dalam sistem demokrasi.

Dengan adanya fakta Parpol putar haluan menolak revisi UU Pemilu yang sudah dibahas di Badan Legislasi DPR, secara sengaja para wakil rakyat memanipulasi hanya untuk pentingan kekuasaan semata.

“Demokrasi secara sengaja dimanipulasi hanya untuk kekuasaan, bukan sebagai alat penyejahteraaan dan penjaga hak publik,” tegas Dedi. Dia menyarankan pemerintah membuka diri dengan menjelaskan secara transparan apa sesungguhnya yang menjadi dasar penolakan revisi UU Pemilu.

Tujuannya, memberi pemahaman kepada publik terkait penolakan revisi UU Pemilu itu. “Penolakan ini jelas tidak produktif, mengingat revisi UU Pemilu masuk program legislasi. Dengan manuver ini seolah pemerintah dan DPR tidak miliki orientasi kerja yang jelas,” pungkasnya.

Skandal Kebijakan
Juga secara terpisah, pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, menilai penolakan revisi UU Pemilu merupakan skandal kebijakan.

Menurutnya, baik pemerintah maupun DPR seharusnya memberikan penjelasan dan dasar pertimbangan pada publik tentang alasan menghentikan revisi UU Pemilu.

Jika tidak dijelaskan, persepsi publik akan mensinyalir kuatnya aliansi kepentingan jangka pendek antara pemerintahan Joko Widodo dan partai koalisinya.

Aliansi kepentingan yang dimaksud Andi, bahwa presiden butuh partai koalisi di DPR dan partai butuh jabatan menteri di kabinet.

“Ini skandal kebijakan. Jika tidak ada penjelasan, akan menguatkan persepsi publik tentang kuatnya aliansi kepentingan jangka pendek antara presiden dengan DPR,” tegas Andi.

Doktor Politik Universitas Padjajaran ini menyarankan pemerintah dan DPR melibatkan para pemangku kepentingan untuk diajak membahas terkait masa depan UU Pemilu.

“Idealnya, baik pemerintah maupun DPR membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan,” pungkasnya.