NOTULA – Wacana aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang merupakan wujud penolakan atas hasil Pemilu 2019 yang dinilai curang dinilai sebagai respons dari masyarakat yang tidak menemukan lagi lembaga yang netral.

“Tidak ada lembaga yang netral di Indonesia, yang bisa dipercaya oleh siapapun,” tegas Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, kepada wartawan, usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5).

Dia mengatakan, gerakan yang dipicu berbagai faktor itu membuat masyarakat menjadi sangat dilematis. Sebab, kedua belah pihak saling menstigmakan berafiliasi dengan kelompok kepentingan tertentu.

“Karena mengekspresikan sesuatu di musim menunggu penetapan ini sangat susah. Karena bisa saja kita dengan mudah dituduh berafiliasi dengan kelompok kepentingan tertentu,” katanya, seperti dikutip dari rmol.co.

Dia juga mengakui, jalan keluar untuk menemukan titik temu antara kedua belah pihak yang berkontestasi pada Pilpres 2019 sangat sulit. Sebab, di satu sisi pemerintah saat ini juga bagian dari peserta Pilpres alias petahana.

“Ketidakpercayaan itu yang membuat kita kesulitan mencari jalan keluar dari waktu yang tersisa. Ini yang membuat pemerintah tidak berani berinovasi menghadapi masalah yang banyak, mencari jalan keluarnya, karena bisa dituduh punya kepentingan dengan petahana,” tutur Lucius.

Sementara itu Formappi mengimbau kepada elite politik kedua belah pihak mengedepankan sikap layaknya negarawan yang dianggap bisa menurunkan tensi politik menjelang 22 Mei nanti.

“Saya kira pesan pentingnya itu untuk elite politik. Saya kira jiwa kenegarawanan ini yang sekarang hilang,” pungkas Lucius.

Hadir dalam diskusi itu, Adrianus Meliala (Ombudsman RI), Nasser (Dewan Pakar PB Ikatan Dokter Indonesia), dan Darmawan Chatur (Ketua KPPS 72, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan).