Pengamat Pertanyakan Keabsahan Risma sebagai Menteri Sosial

Nasional

NOTULA – Rangkap jabatan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dan Walikota Surabaya dianggap melanggar Undang-Undang.

“Menteri dan kepala daerah sama-sama pejabat negara, menurut Pasal 23 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara jelas mengatur larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara,” tutur pengamat politik, Saiful Anam, Kamis (24/12/20).

Saiful berpendapat, wajib hukumnya bagi Risma meletakkan salah satu jabatannya, agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

“Kalau tidak mundur, maka keabsahan sebagai menteri bisa dipertanyakan, apalagi bila mengambil kebijakan bersama-sama, kebijakannya bisa dinyatakan tidak sah dan cacat hukum,” tegas Saiful, seperti dikutip dari RMOL.id.

Saiful menyarankan agar Risma mengundurkan diri dari jabatan sebagai Walikota Surabaya atau pun dari jabatan Mensos.

“Jangan dobel seperti saat ini, bisa membahayakan bagi dia dan seluruh rakyat Indonesia, karena kebijakannya bisa dipersoalkan rakyat,” tegasnya.

Saiful juga mengkritik sikap Presiden Jokowi yang membolehkan Risma tetap menjadi Walikota Surabaya, meski sudah dilantik menjadi Mensos.

“Jokowi mestinya memberikan masukan yang baik kepada menteri-menterinya, termasuk kepada Risma. Kalau tidak, bisa jadi melanggar UU segala kebijakan yang diambilnya,” pungkas Saiful.