Penanggulangan Bencana 4 Tahun Terakhir Tak Ada Kemajuan

Nasional

NOTULA – Gempabumi dan tsunami Aceh 2004 dapat dikatakan menjadi wake up call bagi Bangsa Indonesia terhadap penanggulangan bencana.

Bencana alam yang merenggut lebih dari 240 ribu jiwa itu meluluhlantakan seisi kota dan mengakibatkan kerugian lebih dari Rp 42 triliun, menyadarkan bahwa bangsa ini hidup berdampingan dengan bencana.

Demikian disampaikan anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, dalam keterangan resmi, Sabtu (28/12).

Letak Indonesia yang ada di cincin api Pasifik, jelas Fahira, memang rentan terhadap guncangan gempa besar dan letusan gunung berapi yang berpotensi tsunami.

Setelah Aceh, ketangguhan Indonesia terhadap bencana kembali diuji, mulai dari gempabumi Yogyakarta (2006), Padang (2009), tsunami Mentawai, erupsi Merapi Yogyakarta, banjir bandang Wasior (2010), dan bencana yang terjadi sepanjang 2018 seperti gempabumi Lombok, gempabumi dan tsunami Palu-Donggala, dan terakhir tsunami Banten-Lampung.

Fahira mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, mulai dari kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana, bahkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak mengalami kemajuan signifikan dari masa sebelumnya.

Bahkan banyak pihak yang berpendapat mengalami kemunduran. Karena itu, presiden ke depan harus punya visi besar terkait penanggulangan bencana.

“Padahal semasa Presiden SBY, Indonesia sudah menjadi vocal point penanggulangan bencana, tidak hanya regional Asia tapi juga dunia. Banyak negara berkembang belajar dari Indonesia. Karena itu, bangsa ini tidak punya pilihan lain, selain mempunyai presiden yang punya visi besar penanggulangan bencana,” jelas Fahira.

Menurut dia, idealnya penanggulangan bencana dalam empat tahun terakhir ini bisa lebih terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, karena semua perangkat, baik itu regulasi (UU 24 /2007 tentang Penanggulangan Bencana) maupun badan penyelenggaraan penanggulangan bencana, semuanya sudah tersedia.

Ditambah pengalaman penanggulangan berbagai bencana pasca gempabumi dan tsunami Aceh, harusnya penanggulangan bencana yang terjadi sepanjang 2018 ini berjalan lebih baik dan maju, bukan sebaliknya.

“Saya mau ingatkan kepada kedua Capres, bahwa penanggulangan bencana sesuai amanat undang-undang adalah bagian integral dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Jangan hanya sebatas narasi dalam visi misi dan dalam RPJMN, tetapi political will mulai dari anggaran hingga program aksinya tidak menjadi prioritas,” tutup Fahiri.