NOTULA – Soal dugaan kecurangan pada proses pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku tidak heran.

Menurut Refly, selama ini kecurangan memang merupakan masalah yang menghantui setiap pesta demokrasi, sejak era Reformasi.

“Pemilu curang? Heran? Saya tidak! Itulah problem akut Pemilu era Reformasi sejak 1999. Pelakunya, (bisa jadi) semua kontestan,” tulis pria kelahiran Palembang ini di akun Twitter-nya, Rabu (15/5).

Dia juga menambahkan, kecurangan pada Pemilu bisa bersifat kualitatif, yang terkait langsung dengan proses, ataupun kuantitatif, yang terkait langsung dengan perolehan suara.

Sebab itu, pihak yang merasa dicurangi, menurut hemat dia, harus mampu membuktikan.

“Persoalannya, banyak pihak mengaku dicurangi. Tapi ketika disuruh menunjukkan bukti, kewalahan. Atau buktinya tidak signifikan (untuk) mengubah hasil Pemilu,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Paslon 02 Prabowo-Sandi menjadi pihak yang merasa dicurangi pada proses Pilpres 2019. Bahkan, kubu ini menggelar Simposium untuk mengungkap fakta-fakta kecurangan pada proses Pemilu 2019.

Menanggapi itu, seperti dikutip dari rmol.co, Refly berharap Prabowo dan Sandi berkenan membawa data kecurangan yang dimiliki, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah itu, kata dia, sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.

“Saya berharap BPN (Prabowo-Sandi) mau membawa data kecurangan itu ke MK, sehingga semua jadi tahu, apakah memang signifikan untuk mengubah hasil Pemilu. Kita semua juga bisa ikut menilainya,” pungkas Refly.