NOTULA – Akademisi yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Ismail Rumadan, menyoroti banyaknya permasalahan yang ditemui terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Mulai dari logistik, seperti kotak suara kardus, distribusi ke daerah-daerah yang tak sampai tepat waktu, polemik jumlah data pemilih, hingga tudingan ada kecurangan dalam penghitungan suara hasil Pemilu, semua dia sorot.

“Kita semua tau, anggaran KPU untuk penyelenggaraan Pemilu cukup besar, kurang lebih Rp 25 triliun lebih, harapannya KPU melaksanakan Pemilu ini dengan penuh tanggung jawab,” kata Ismail kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/4).

Menurut dia, anggaran yang begitu besar harusnya memberikan keleluasaan bagi KPU untuk menghadirkan Pemilu yang lebih berkualitas, bukan Pemilu yang bermasalah, hingga memakan banyak korban.

Karena itu, untuk memperjelas alokasi dana penyelenggaraan Pemilu, ia pun menegaskan, bahwa KPU perlu diaudit dalam waktu dekat, demi menghindari munculnya masalah lain di kemudian hari.

“Jadi wajar kalau diaudit. Mestinya dana yang begitu besar itu berimbang atau sebanding dengan proses penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berjalan dengan lancar,” katanya.

Ismail juga prihatin atas meninggalnya 230 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Atas kejadian ini, ia meminta KPU dan pemerintah segera memberi perhatian lebih.

“Ini tentu kondisi kemanusiaan dan perlu mendapat perhatian serius, karena mereka menjadi korban setelah mewakafkan diri untuk kepentingan negara dan kelancaran demokrasi,” pungkasnya, seperti dikutip dari rmol.co.