Pemilik NIK Lebih dari Satu Diancam Pidana

Nasional

NOTULA – Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Dengan kata lain, masyarakat hanya boleh punya satu nomor induk kependudukan (NIK).

Demikian dikatakan Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, menanggapi penjualan blanko E-KTP di Tokopedia dan tercecernya ribuan E-KTP di Duren Sawit, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/12).

“Jadi, kalau ada yang memiliki lebih dari satu NIK, akan dikenakan tindak pidana. Kalau ada penduduk yang punya lebih dari satu E-KTP, berarti sudah melakukan tindak pidana,” kata dia.

Dia memastikan, penjualan blanko dan ribuan E-KTP yang tercecer itu tidak berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Jadi semua ini murni tindak pidana. Tidak terkait dengan hal-hal kepemiluan, dan tidak akan mengganggu tahapan Pemilu,” ujarnya.

Untuk itu, langkah ke depan yang akan dilakukan, secara internal memperkuat Dukcapil dari tingkat pusat dan daerah untuk mematuhi SOP terhadap E-KTP yang rusak maupun blanko yang tidak terpakai.

“Harus dibuang, tidak bisa digunakan lagi dengan cara dipotong. Dan pelaksanaan SOP ini akan kami kontrol terus,” pungkasnya, seperti dikutip dari rmol.co.