Pemerintahan yang Kuat Itu Mensejahterakan Rakyat, Bukan Membubarkan Ormas

Nasional

NOTULA – Mantan juru bicara Presiden Gus Dur yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi, mengungkapkan, indikator pemerintahan yang kuat itu yang mampu mensejehterakan rakyat, bukan membubarkan organisasi masyarakat (Ormas).

Selain itu, pemerintahan yang kuat itu bukan dilihat dari seberapa banyak pengeritik yang sudah ditangkap.

“Jadi, indikator pemerintah yang kuat itu bukan dihitung dari jumlah pengeritik yang bisa dipenjarakan, atau jumlah Ormas yang dibubarkan, tapi berapa jumlah rakyat yang bisa diangkat taraf hidupnya, dari miskin menjadi sejahtera,” jelas Adhie Massardi, Rabu (30/12/20).

Seperti dikutip dari RMOL.id yang melansir akun Twitter @AdhieMassardi, dikatakan, tujuan bernegara itu mengangkat taraf hidup rakyat dari kemiskinan ke kesejahteraan.

Dukungan Publik
Secara terpisah, keputusan pemerintah membubarkan FPI juga dikomentari Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf.

Menurutnya, pembubaran FPI yang dilakukan pemerintah berdasarkan hukum (de Jure), tidak mempengaruhi eksistensinya sebagai organisasi masyarakat yang menurutnya masih diakui publik.

“Saya kira persoalan (de jure) FPI tidak akan mengurangi de facto (kenyataan) dukungan publik. Apalagi setelah 6 laskarnya mati ditembak,” tegas Gde Siriana, seperti dikutip dari RMOL.id.

Justru pemerintah seharusnya tidak hanya mengumumkan perkara hukum FPI, dalam hal ini terkait Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat (SKT Ormas) yang belum diperpanjang. Sehingga, sambung dia, bisa dijadikan dasar membubarkan FPI.

“Kata Mahfud MD, FPI belum perpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri. Sudah di cek berapa banyak Ormas belum perpanjang SKT? Tidak diumumkan?” demikian Gde Siriana balik bertanya.