NOTULA – Kebijakan pemerintah membatasi akses tertentu di media sosial menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI).

Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, Rinto Namang, mengatakan, pembatasan itu justru menyumbat kanal-kanal informasi yang bukan hoax untuk diakses publik.

“Artinya, kebenaran tunggal milik penguasa, kebenaran versi lain dibatasi dan boleh jadi dianggap hoax. Pemerintah jangan pasung rakyat dengan kebenaran tunggal versinya,” tegasnya, Kamis (23/5).

Rinto menekankan, pembatasan akses penyebaran informasi via medsos sangat bertentangan dengan prinsip demokratis dan menjurus ada totaliterisme.

“UU ITE kan sudah siap menjerat jika informasi itu ternyata hoax. Saya takut pembatasan ini justru membuat kita menjadi negara totaliter yang menguasai dan menentukan segala sesuatu, termasuk akses informasi,” kata dia.

Dari pada membatasi peredaran informasi via medsos, menurutnya, pemerintah sebaiknya melakukan konsolidasi dengan semua elite politik dan tokoh bangsa untuk mendinginkan situasi politik.

“Saya kira pembatasan akan semakin membuat orang memberontak, mencari cara untuk terus melawan. Ajak semua pihak yang saling terkait untuk dialog, mendinginkan situasi bangsa yang kacau ini,” lanjutnya.

Dia, seperti dikutip dari rmol.co, memandang situasi politik yang memanas hari ini merupakan puncak dari ketidakbecusan elite dalam menata negara.

“Ini puncak dari elite yang gemar memprovokasi masyarakat, elite yang menyulut emosi. Sekarang kita tanggung akibatnya. Yang harus tanggung jawab semuanya, bukan cuma kubu 01 atau 02. Mari sama-sama rembug nasional menyelesaikan masalah ini, jangan saling menyalahkan,” tuturnya.