Pemerintah Harus Jelaskan Alasan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional

NOTULA – Polemik terkait UU Pemilu terus mengemuka. Belakangan, Partai Golkar menyusul Nasdem, PDIP, PPP dan PKB, yang ingin meneruskan pembahasan revisi Undang Undang Pemilu.

Alasan mendasarnya, Partai Golkar ingin memilih sikap dan pandangan yang sama dengan pemerintah. Informasinya, Presiden Joko Widodo sejak awal tidak ingin ada revisi UU Pemilu.

Menyikapi itu, pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, sangat menyayangkan sikap berubahnya haluan partai-partai itu, mengingat UU Pemilu adalah peraturan perundang-undangan untuk kepentingan publik.

Menurut Andi, Joko Widodo sebagai representasi pemerintah harus dapat menjelaskan secara transparan, apa saja argumentasi yang menjadi landasan tidak ingin ada revisi UU Pemilu.

“Tidak bisa tiba-tiba tidak ingin ada revisi (UU Pemilu), kemudian partai-partai ngekor untuk tidak ada perubahan UU. Ini menciderai sistem demokrasi yang kita anut,” papar Andi Yusran kepada, Selasa (8/2/21).

Dia berpendapat, sangat ideal bila masyarakat mendapat informasi lengkap terkait alasan yang mendasari sikap pemerintah menolak revisi UU Pemilu.

Jika pemerintah tidak melakukan itu (menyampaikan alas an), maka sesungguhnya pemerintah dan partai politik di Senayan telah menciptakan kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Kalau hanya menolak revisi tanpa penjelasan, itu merusak tatanan demokrasi, apalagi saat pembahasan di Komisi II tidak ada beda pendapat, semua bersikap perlu ada revisi (UU Pemilu), ini tiba-tiba berubah haluan tanpa alasan kuat,” Andi menyesalkan.

Pilkada 2022-2023 Tetap Digelar

Sementara itu, sikap tegas tetap disurakan PKS, yang menginginkan Pilkada digelar pada 2022 dan 2023, bukan serentak dengan Pileg dan Pilpres 2024. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengurai, ada 3 alasan mendasar.

Pertama, dari sisi penyelenggaraan, pelaksanaan Pilkada serentak lebih ringan dan focus, karena beban penyelenggaraan tidak bersamaan dengan Pemilu Serentak 2024. Kualitas penyelenggaraan maupun iklim demokrasi akan tetap terjaga.

Pemaksaaan untuk tetap menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024, berpotensi menimbulkan korban jiwa lebih besar dibanding Pemilu Serentak 2019.

“Ingat, tercatat ada 894 meninggal dunia dan 5.175 petugas dirawat di rumah sakit kala itu. Kita tidak ingin kejadian serupa terulang,” tuturnya lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (9/2/21), seperti dikutip dari RMOL.id.

Menurut dia, Pilkada 2022 dan 2023 justru memperkuat praktik demokrasi, dengan memberikan kesempatan munculnya kepemimpinan lokal yang lebih terdistribusi secara merata. Ini berdampak positif dan sehat bagi regenerasi kepemimpinan daerah dan nasional.

Kedua, informasi yang didapat calon pemilih terkait kapasitas dan kapabilitas calon kepala daerah akan lebih memadai, jika Pilkada digelar terpisah, mengingat penyelenggaraan sosialisasi dan kampanye Pilkada serentak tidak bersamaan dengan Pemilu Serentak (Capres, DPR, DPD dan DPRD).

Jika memaksakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di 2024, maka akan membuat preferensi calon pemilih lebih banyak menjadi transaksional dan emosional. Politik uang bisa kian masif, kontestasi tidak lagi berdasarkan gagasan program.

“Fungsi representasi juga menurun, karena pejabat yang terpilih jadi merasa tidak punya ‘kontrak sosial’ dengan pemilih,” sambungnya.

Ketiga, dari sisi anggaran. Mardani melihat efisiensi anggaran yang menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan Pemilu Serentak tidak akan tercapai.

Sebagai contoh, alokasi APBN untuk Pemilu Serentak 2019 sebesar 25,12 triliun, sedangkan Pemilu 2014 yang belum serentak berbiaya 24,8 triliun.

“Perlu diingat, menambahkan beban APBN untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, berpotensi mengganggu pembangunan nasional dan daerah pada tahun itu, terlebih Indonesia masih dalam tahap pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya.