Pemecatan Said Didu Sarat Politisasi

Nasional

NOTULA – Kontroversi pencopotan M Said Didu sebagai komisaris BUMN PT Bukit Asam terus menyeruak di masyarakat. Terlebih pemecatan dilakukan beberapa saat sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) digelar.

Alasannya pun terkesan dibut-buat, yaitu karena sudah ‘tidak sejalan’ dengan aspirasi dan kepentingan pemegang saham.

Terkait hal itu, anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo, menyatakan, pemerintah hanya mengedepankan politisasi BUMN ketimbang profesionalisme.

“Padahal orang yang duduk di BUMN itu harus betul-betul orang yang profesional. Komisaris itu harus profesional dan kompeten. Pak Said Didu itu orang yang kompeten,” kata Bambang kepada redaksi, Sabtu (30/12).

Selain pencopotan Said Didu dinilai sarat politisasi, BUMN juga dinilai tidak bisa menjadi stabilisator, karena kerja-kerja BUMN adalah wilayah tehnicly.

“Pak Daid Didu itu korban politisasi. BUMN tidak boleh dipolitisassi karena BUMN konsen pada wilayah teknis sekali,” tegas Bambang.

Lebih lanjut dia meminta Presiden lebih bijak dalam memberikan kebijakan yang mendukung upaya pemajuan sektor BUMN sebagai penyanggah ekonomi nasional.

“Kedepankanlah profesionalisme, nah Presiden juga harus lebih bijak lagi. Kalau Presiden-nya kurang kompeten, nah ini akibatnya, jalan-jalannya lebih banyak ketimbang megurusi masalah negara,” tutup Bambang, seperti dikutip dari rmol.co.

M Said Didu adalah Sekretaris Menteri ESDM tahun 2014-2016, juga pernah tercatat sebagai Perekayasa di BPPT, Sekretaris Kementerian BUMN (2005-2010). Dia juga merupakan Katua Umum PII (2009-2012), Ketua Umum Alumni IPB (2008-2013), Ketua ICMI (2003-2005), serta pernah tercatat sebagai anggota DPR/MPR (1997-1999).