Pemda se-Malang Raya Sepakat PSBB Disesuaikan Kearifan Lokal

Malang Raya

NOTULA – Menindaklanjuti Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali, tiga Pemda di wilayah Malang Raya menggelar rapat koordinasi di Balai Kota Malang, Kamis (7/1/21).

Hadir pada kegiatan itu, Walikota Malang H Sutiaji, Walikota Batu Hj Dewanti Rumpoko dan Asisten I Pemkab Malang. Bupati Sanusi berhalangan karena ada kegiatan di Jakarta.

Grafis notulanews.com

PSBB yang diberlakukan sejak 11 Januari itu disepakati dilakukan sesuai kearifan lokal. “Tidak semua instruksi dari Mendagri bisa kita laksanakan di Malang Raya, kami sepakat memodifikasi, disesuaikan dengan keadaan di Malang Raya,” tutur Sutiaji.

Dia meminta masyarakat, khususnya di Kota Malang, tetap tenang dan menerapkan protokol Kesehatan.

“Bila sesuai Instruksi Mendagri, jam aktifitas usaha berakhir pukul 19.00 WIB, maka Malang Raya akan ambil opsi pukul 20.00 atau 21.00 WIB, nanti segera kita finalisasi secara teknis setelah rakor berikutnya,” tambahnya.

Dalam rakor itu juga disepakati, untuk perkantoran diberlakukan 25 persen WFO (work from office) dan 75 persen WFH (work from home), terhitung sejak tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

Instruksi Mendagri mengatur pembatasan kegiatan kafe dan mall, untuk layanan di tempat, dibatasi 25 persen saja. Sesuai kearifan lokal, Pemkot Malang akan memberlakukan 50 persen untuk layanan makan di tempat, kemudian untuk layanan pesan antar/dibawa pulang, tetap diizinkan sesuai jam operasional.

Pada poin lainnya, seperti pembelajaran, tetap dilaksanakan secara Daring (dalam jaringan/online). Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen. Untuk pekerjaan konstruksi bisa beroperasional 100 persen, dan kegiatan peribadatan 50 persen.

“Ini instruksi dari Mendagri, sehingga mau tidak mau harus dijalankan,” kata Sutiaji.

Sementara itu, secara terpisah, Kapolresta Malang, Kombes Pol Leonardus Simarmata, mengatakan, pihaknya masih nunggu arahan dari Forkopimda Provinsi Jatim.

“Mungkin ada perbedaan dengan PSBB Malang Raya yang pertama dulu. Pembatasan-pembatasannya juga berbeda. Itu yang kita pelajari. Setelah ada arahan dari ibu Gubernur maupun Pemerintah Kota Malang, baru kita rumuskan seperti apa PSBB di Kota Malang,” rincinya.

Untuk itu, sambung Leo, sapaan akrabnya, tetap akan disesuaikan dengan Malang Raya. “Kkarena gak bisa sendiri, Kota Malang kan dikelilingi wilayah Kabupaten Malang dan Kota batu,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Batu, Dewanti Rumpoko, mengatakan, sebenarnya PSBB kali ini sama saja dengan penyikapan menjelang Tahun Baru kemarin.

“Kita sedang memformulasikan bagaimana Malang Raya ini supaya satu bahasa, dan makanya kita komunikasikan Bersama,” tukasnya, sembari mengatakan, Jumat (8/1/21) besok ada Rakor Forkopimda seluruh Jatim, jadi kita tunggu itu,” pintanya.