Pembumihangusan Azas Demokrasi Tampak pada Kasus Kades Suhartono

NOTULA – Kasus hukum yang menimpa Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono, menyita perhatian Partai Gerindra.

Tuntutan Jaksa kepada Suhartono dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta dinilai tidak adil.

Hukuman ini tentu lebih berat ketimbang pembakar bendera bertulis kalimat tauhid yang hanya dituntut 5 hari penjara dan denda Rp 2 ribu.

Anggota Dewan Penasehat Gerindra, Muhammad Syafi’I, bahkan menilai kasus ini sebagai bukti nyata ketidakadilan hukum.

“Ini rezim pembumihangusan, karena yang terjadi sekarang adalah pembumihangusan azas-azas demokrasi, salah satunya penegakan hukum,” kata Romo, seperti dikutip dari rmol.co, Rabu (12/12).

Seperti ramai diberitakan, Suhartono dianggap melanggar Pasal 490 juncto Pasal 282 UU 7/2017 tentang Pemilu, setelah diduga terlibat dalam kampanye Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno pada 21 Oktober lalu. Dia diduga mengajak warga menyambut kedatangan Sandi.