Pembubaran Ormas Tanpa Proses Peradilan Dikecam BEM UI

Nasional

NOTULA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) merespons penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

SKB yang ditandatangani Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT itu memuat tujuh diktum yang menguraikan latar belakang pelarangan dan penghentian kegiatan FPI.

Lewat pernyataan resminya, BEM UI mendesak negara untuk mencabut SKB itu. Mereka mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan, sebagaimana termuat dalam UU Ormas.

“BEM UI mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaian hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum,” urai pernyataan tertulis yang diterima redaksi itu.

Selanjutnya, seperti dikutip dari RMOL.id, BEM UI mendesak negara untuk tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang.

Pada tuntutan terakhir, BEM UI mendorong masyarakat turut serta mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum. “Terutama perlindungan HAM dan jaminan demokrasi oleh negara,” tutup pernyataan sikap itu.