Pembatasan Skala Mikro Terlambat, Cara Berpikir Jokowi Harus Dikoreksi

Nasional

NOTULA – Pada awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Joko Widodo dinilai sudah salah tafsir terkait UU Kekarantinaan Kesehatan.

Penilaian itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, terkait pernyataan Presiden Jokowi soal Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

“Maaf, Jokowi ini cara berpikirnya perlu dikoreksi. Sejak awal pandemi Covid-19 dia sudah salah tafsir atas UU Kekarantinaan Kesehatan, atau tidak mau melaksanakan UU itu,” jelas Ubedilah, seperti dikutip dari RMOL. id, Jumat (12/2/21).

“Nah, sekarang baru sadar atau baru mau melaksanakan, saat yang positif Covid-19 sudah 1 juta lebih, sudah telat. Padahal waktu itu yang positif baru sekitar seribu orang,” tambahnya.

Dikatakannya, sejak Maret 2020, akademisi, profesor, dan ilmuwan, sudah mengingatkan Jokowi agar melaksanakan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yakni karantina wilayah atau lockdown wilayah. Bisa dimulai dari karantina rumah dan rumah sakit.

Jika meluas, bisa karantina wilayah satu kelurahan dan seterusnya, hingga satu provinsi, jika penyebaran terus meluas.

“Tapi saran itu tidak didengar, dia cuek. Lebih mengutamakan kebijakan ekonomi dengan mengeluarkan Perpu 1/2020, karena tekanan oligarki ekonomi,” tambah Ubedilah.

Akibat salah prioritas itu, lanjut dia, kini terbukti kebijakan yang berorientasi ekonomi gagal. Di mana, investasi minus 6 persen, dan angka pertumbuhan ekonomi selama 2020 minus 2,07 persen.

“Skala prioritasnya terbukti gagal. Korban berjatuhan makin banyak, hingga kini lebih dari 32.000 rakyat Indonesia meninggal dunia, dan yang terkonfirmasi positif Covid sudah lebih dari satu juta rakyat,” rincinya.

Dia juga menilai pernyataan Jokowi saat ini juga pernyataan salah tafsir. “Jadi jika Jokowi berkata ‘untuk apa lockdown jika yang terkena virus cuma satu kelurahan?’ Itu kalimat yang tidak paham konsep lockdown atau karantina, tafsirnya keliru tentang UU 6/2018,” tegas Ubedilah.

Pada Pasal 49 UU itu, disebutkan, karantina dimulai dari karantina rumah, rumah sakit, wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Nah, Jokowi memilih PSBB, padahal langkah karantina sebelumnya tidak dilakukan secara sistematis, sehingga penyebaran terus terjadi, karena kebijakan PSBB itu, lalu lintas sosial masih dibolehkan,” tuturnya.

“Jokowi mungkin sengaja, atau kurang paham, atau lupa menyebut satu kelurahan itu bukan wilayah. Padahal satu kelurahan itu jumlah penduduknya bisa puluhan ribu lho,” tegasnya.

Maka, kata Ubedilah, langkah karantina skala mikro merupakan langkah yang tidak tepat. Karena, virus Covid-19 sudah terlanjur menyebar kemana-mana.

“Sudah telat, karena virus corona sudah ke mana-mana, makin repot. Kekacauan kebijakan selama satu tahun itu akibat lemahnya leadership Jokowi,” pungkasnya.