NOTULA – Langkah pemerintah membatasi akses berbagi foto dan video di media sosial serta aplikasi pesan singkat yang dilakukan pemerintah sejak kemarin disoroti Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI).

Ketua HPHSI, Galang Prayogo, menjelaskan, dengan demikian publik yang berhak mendapatkan informasi melalui foto dan video telah dibatasi Kemenkominfo.

“Agak aneh memang. Itu kan hak publik, kenapa harus dibatasi? Percaya saja kepada rakyat kalau foto dan video yang disebar itu bukan konten yang melanggar undang-undang,” jelas Galang, Kamis (23/5).

Berdasar alasan pemerintah, pembatasan penggunaan media sosial dan aplikasi pesan singkat dilakukan untuk menghindari penyebaran gambar dan video provokasi dan hoax terkait dengan aksi 22 Mei.

Berangkat dari alasan itu, Galang mengaku tak sependapat, lantaran tak semua masyarakat Indonesia melakukan aktivitas negatif di media sosial.

“Jangan disamakan dong. Banyak juga masyarakat yang membagikan konten positif. Lagi pula rakyat sudah cerdas, mereka dapat memilah informasi antara fakta dan hoax,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Seperti diketahui, pemerintah melakukan pembatasan akses terhadap fitur foto dan video pada media sosial (medsos) dan aplikasi layanan pertukaran pesan saat kerusuhan di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Alasan pemerintah untuk mencegah viralnya hal negatif yang bertujuan memprovokasi massa.

“Di media sosial dan aplikasi pesan singkat kadang kita membagikan gambar, video itu viralnya cepat dan secara emosional langsung berdampak. Karenanya kami nonaktifkan fitur (gambar dan video),” tutur Menkominfo, Rudiantara di Jakarta, Rabu (22/5).