Pembantai di Nduga Tak Sekadar Kelompok Kriminal Bersenjata

Nasional

NOTULA – Negara tidak boleh lengah. Satuan elit TNI harus segera diturunkan. Pelaku teror di Nduga, Papua, tidak pantas disebut kelompok kriminal bersenjata.

“Kejahatan yang mereka lakukan tidak bisa disebut kriminal biasa. Mereka ingin Papua merdeka,” kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, Selasa (4/12) malam.

Menurutnya, pembunuhan sadis atas 31 pekerja BUMN PT Istaka Karya di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, dan penyerangan pos TNI Yonif 756/Yalet yang ada di kabupaten yang sama, lebih pantas disebut dilakukan gerombolan pengacau separatis bersenjata.

Informasi dari berbagai sumber menyebutkan, para pekerja yang tengah bekerja membangun jalan itu dibunuh pada Minggu (2/12), lantaran salah satu di antara mereka mengambil foto perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) yang diselenggarakan kelompok itu, tak jauh dari lokasi kejadian.

Sedangkan penyerangan pos TNI terjadi keesokan harinya. Akibat penyerangan itu, satu anggota TNI tewas tertembak dan satu lainnya luka-luka.

“Jadi, cara melihatnya harus diubah. Mereka bukan kelompok kriminal bersenjata, tetapi gerombolan pengacau separatis bersenjata. Itu porsinya TNI, bukan polisi,” tegas calon anggota DPR Partai Gerindra itu.

Dia juga menyayangkan gerakan separatis Papua dari hari ke hari seperti memiliki ruang untuk berkembang. Karenanya dia sependapat dengan pernyataan Menhan Ryamizard Ryacudu yang menekankan perlunya peran TNI dalam menanggapi separatisme di Papua. Bahkan menurutnya, tindakan tegas harusnya sudah dilakukan sejak lama.

“Negara punya Kopassus dan pasukan elit TNI lainnya. Kenapa mereka tidak digunakan,” pungkas Iskandar, seperti dikutip dari rmol.co.