Pejabat Kementerian Ditangkap KPK Persulit Jokowi Citrakan Pemerintahan Bersih

Nasional

NOTULA – Sial dialami Pemerintahan Presiden Joko Widodo di akhir 2018, utamanya soal korupsi, menyusul ditangkapnya sejumlah pejabat kementerian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu belakangan.

Demikian disampaikan pengamat politik, Rico Marbun, Senin (31/12) kepada redaksi. “Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, justru orang-orang yang ada di pemerintah Jokowi,” tutur Rico, seperti dikutip dari rmol.co.

Yang terbaru, KPK menyasar Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 18 Desember 2018, disusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), beberapa hari berselang.

Rico menilai, dengan dua kejadian itu, sangat sulit bagi Jokowi dan pemerintahannya untuk menyatakan bersih dari korupsi.

“(OTT) ini membuat Jokowi agak sulit membawa citra bersih,” demikian Rico.

Kurang Amanah

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum PKPI, Rully Soekarta, mengatakan, tertangkapnya sejumlah pejabat di Kemenpora serta PUPR, menjadi cermin bahwa para pejabat tidak lagi menjalankan amanah para pendiri bangsa.

“Mereka (para pejabat) itu seharusnya menjadi contoh buat rakyat, tapi mereka justru telah kehilangan arah berbangsa dan bernegaranya,” ungkap Rully.

Dia berharap masalah ini tidak berulang lagi di kemudian hari. Semua itu, menurutnya, terjadi ketika amanah dikesampingkan dan kalah dengan prestise dunia, demi mengejar kekayaan.

Padahal di lain sisi, sambung Rully, seluruh perangkat hokum, termasuk lembaga penegakan hukumnya, sudah ada. Namun korupsi tetap tidak bisa sirna dalam negara ini.

“Permasalahan-permasalahan itu terus berjalan, seperti tidak ada hukum dan keadilan di negara yang kita cintai ini,” imbuh Rully.

Pria asal Bandung itu pun mengajak seluruh komponen bangsa untuk berpikir keras terkait arah kehidupan berbangsa yang sudah melenceng jauh.

“Mari kita berpikir dengan hati yang ikhlas. Kaji ulang UUD amandemen, mundur sebentar, agar dapat maju dengan arah yang benar,” demikian Rully.