NOTULA – Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membenahi kekeliruan input perhitungan suara. Informasi yang keliru, menurut Sekjen PB HMI, Taufan Tuarita, bisa berakibat fatal dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Menyikapi situasi masyarakat pasca pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, PB HMI meminta seluruh kader siaga satu, tetap menjaga marwah organisasi dan memegang teguh sikap independen,” tegas Taufan kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut Taufan, terkait kekeliruan perhitungan suara yang diinput pada website KPU, penyelenggara Pemilu juga wajib menjelaskan kepada publik secara transparan, mengapa hal itu sampai terjadi.

“KPU tidak boleh keliru. Sebagai penyelenggara satu-satunya yang menjadi rujukan masyarakat dalam Pemilu, tidak boleh lalai. Secara berjenjang, mereka harus bekerja profesional,” jelasnya.

Jadi, lanjut Taufan, KPU harus menjawab berbagai tudingan kecurangan yang terjadi dalam proses penginputan data hasil Pemilu serentak 2019.

“Jika KPU melakukan pembiaran dan lalai secara berkelanjutan, itu bisa menimbulkan gejolak besar di masyarakat. Ini bisa berakibat retaknya persatuan dan kesatuan bangsa,” tegs Sekretaris Jenderal PB HMI itu mengingatkan.

Sikap PB HMI, sambung mantan bendahara umum PB HMI, sangat jelas. Terkait Pileg dan Pilres 2019, secara kelembagaan siap mengawal hasil perhitungan suara hingga selesai dan tetap teguh memegang independensi.

Taufan juga menekankan, KPU harus tetap berpegang teguh terhadap tugasnya dalam proses perhitungan suara, yakni tetap independen, jujur, dan transparan agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

“PB HMI akan mengawal KPU untuk menuntaskan tugasnya secara independen, jujur, dan transparan,” pungkasnya, seperti dikutip rmol.co.