NOTULA – Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpeluang besar menang di Pemilihan Presiden 2019.

Optimisme itu disampaikan Wasekjen Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Galih Prasetyo, setelah melihat antusiasme masyarakat yang ingin adanya perubahan, karena banyak janji politik Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 silam tidak terealisasi.

“Dalam demokrasi itu trial and error hal biasa, dan bila rakyat kecewa, hukumannya bagi pemimpin berisiko tidak dipilih lagi,” kata Galih, Selasa (16/4).

Dia juga menilai rezim Jokowi gagal mengelola pemerintahan, apalagi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.

“Kita semua tahu, persoalan ekonomi tidak juga membaik, belum lagi isu utang yang membengkak akibat proyek infrastruktur yang kalap dan tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Terlebih utang terlihat hanya sekedar utang, tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

“Dan sebagian besar janji Jokowi tidak ditepati. Publik sekarang ini cerdas dan bisa cek. Ini yang tentu menggerus kepercayaan publik. Ditambah para bawahan presiden berkarakter ABS (asal bapak senang), yang membuat setiap kebijakan salah sasaran,” tambahnya.

“Saya memprediksi hampir 60 persen untuk kemenangan Prabowo Sandi,” tambah Galih yang juga wakil presiden OIC Youth Indonesia itu.

Sementara itu, faktor lain, lanjut Galih, pemerintahan Jokowi juga tidak mampu menjelaskan secara jernih berbagai isu yang berkembang di publik. Mulai dari isu PKI dan pola pengelolaan perekonomian.

“Pemerintahan gagap memberikan penjelasan yang mampu mencerahkan dan mencerdaskan, apalagi banyak sekali isu di media sosial yang beragam dan penuh kontroversi,” katanya, seperti dikutip dari rmol.co.

Galih juga mengingatkan agar seluruh elemen memantau proses Pemilu agar berjalan adil, jujur dan transparan.

Peristiwa surat suara yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia, menurut dia, mengindikasikan adanya upaya-upaya yang berpotensi menciderai Pemilu dan demokrasi.

“KPU dan Bawaslu jangan anggap enteng urusan ini, komentar Ketua KPU RI, Arief Budiman, yang menganggap ini biasa sangat mencurigakan. Harusnya mengclearkan masalah serius ini. Jangan sampai publik menilai ada oknum aparatur dan penyelenggara tidak netral. Jangan sampai kinerja KPU dan Bawaslu kualitasnya lebih buruk dari kardus kotak suara,” pungkasnya.