Para Sekjen Partai Oposisi Desak KPU Jelaskan Penambahan 31 Juta DPT

Nasional

NOTULA – Para sekretaris jenderal (Sekjen) partai oposisi, Senin (10/12) hari ini, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyusul tambahan 31 juta data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Hadir di Gedung KPU, diantaranya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, serta beberapa tokoh partai oposisi.

Muzani mengaku, kedatangan mereka untuk memastikan bahwa pada 17 April 2019 nanti seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat bisa menggunakan hak pilihnya.

“Karena itu, tidak boleh ada satu warga negara pun yang tidak menggunakan hak pilihnya jika sudah memenuhi syarat,” katanya, saat konferensi pers di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Terkait tambahan 31 juta data Disdukcapil Kemendagri, pihaknya ingin memastikan bahwa nama pemilih yang sudah memiliki kepastian untuk memilih tidak boleh terdaftar dua kali.

“Baik di alamat yang sama atau di alamat berbeda. Kami juga ingin memastikan nama tersebut nama yang tidak terulang dua kali, baik di alamat yang sama atau alamat berbeda atau orang yang sama dengan nama yang sama atau berbeda. Ketiga, kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang tidak berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT,” paparnya.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam itu, para Sekjen partai diterima tiga komisioner KPU, yakni Viryan, Evi Novida Ginting Manik, dan Pramono Ubaid Tanthowi.

“Semua masukan kami disambut baik teman-teman KPU untuk bersama-sama melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap daftar pemilih tetap yang akan ditetapkan pada 15 (Desember),” tutup Muzani.