NOTULA – Paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sebagai kebijakan berbahaya dan bertentangan dengan konsitusi.
Serti diketahui, paket itu memuat ralaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk beberapa bidang yang bisa dimiliki asing hingga 100 persen.
“Menurut saya ini kebijakan yang bahaya dan bertentangan dengan kepentingan nasional,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/11).
Fadli menambahkan, kebijakan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga membahayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menopang perekonomian nasional.
“Jelas ini membahayakan UMKM kita yang selama ini menyangga ekonomi nasional,” kata Fadli, seperti dikutip dari rmol.co.
Politisi senior Partai Gerindra ini pun mendesak pemerintah untuk mengoreksi dan merevisi kebijakan tersebut.
“Harus dikoreksi. Pemerintah harus merevisi kebijakan ini,” tegasnya.
About Post Author
