OTT di PUPR, KPK: Memprihatinkan, Proyek Korban Bencana Kok Dikorupsi

Nasional

NOTULA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin atas dugaan kasus suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang melibatkan sejumlah oknum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Betapa tidak? Kasus suap itu terjadi pada proyek SPAM untuk korban bencana tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

“Kami (KPK) jelas mengecam keras dan prihatin, karena dugaan suap ini salah satunya terkait proyek pembangunan SPAM di daerah bencana, di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, yang terkena bencana tsunami September lalu,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (30/12) dini hari.

Delapan orang telah ditetapkan dalam rangkaian suap proyek SPAM. Diduga kuat suap ini menggunakan modus operandi pemberian hadiah dan janji dari pejabat Kementerian PUPR kepada pihak swasta dari proyek SPAM korban bencana tsunami.

“Dugaan penerimaan hadiah dan janji oleh pejabat Kementerian PUPR terkait pelaksanaan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018,” papar Saut.

Tersangka pemberi suap disangka dengan menggunakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedang pihak penerima, disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

8 Tersangka

Sementara itu, delapan orang resmi menyandang status tersangka dalam dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum ini. “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, serta menetapkan 8 orang tersangka,” jelas Saut.

Mereka antara lain Dirut PT WKE, BSU (Budi Suharto); Direktur PT WKE, LSU (Lily Sundarsih); Direktur PT TSP, IIR (Irene Irma); dan Direktur PT TSP, YUL (Yuliana Enganita Dibyo). Keempatnya diduga sebagai pemberi suap.

Sementara tersangka penerima suap antara lain, ARE (Anggiat Partunggul Nahot Simaremare) yang menjabat Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, MWR (Meina Woro Kustinah) sebagai PPK SPAM Katulampa, TMN (Teuku Moch Nazar) sebagai Kepala Satker SPAM Darurat, dan DSA (Donny Sofyan Arifin) sebagai PPK SPAM Toba 1.

Keempatnya menerima suap untuk mengatur lelang proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Termasuk 2 proyek lain, yaitu pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng.

Lelang diatur untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. Dalam hal ini, proyek bernilai di atas Rp 50 miliar dikerjakan PT WKE, sementara RP 50 miliar lebih dikerjakan PT TSP.

Tersangka pemberi suap disangka dengan menggunakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedang pihak penerima, disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.