OTT Bansos Covid-19 Sangat Serius, Opsi Hukuman Mati Bisa Berlaku

Nasional

NOTULA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, memastikan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yang diduga terkait bantuan sosial (Bansos) Covid-19 menjadi atensi serius.

Sebelumnya Ketua KPK sudah menyatakan, korupsi terkait dana Bansos Covid-19 bisa dituntut hukuman mati. Agustus lalu, Firli menyatakan bakal mengambil opsi hukuman mati bila ada yang berani korupsi dana Bansos.

“Jangan pernah berpikir, coba-coba atau berani korupsi dana Bansos. KPK pasti mengambil opsi tuntutan hukuman mati, seperti tertuang pada ayat 2 Pasal 2 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” kata Firli kepada media, waktu itu.

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur ‘dalam keadaan tertentu’ sesuai ayat 2 Pasal 2 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor Bansos.

“Miris, sangat kejam dan sungguh tega apabila Bansos di tengah pandemi seperti ini masih saja di korupsi untuk kepentingan diri sendiri,” tegasnya, seperti dikutip dari RMOL.id, Sabtu (5/12/20).

Sementara itu, dikonfirmasi awak media soal kemungkinan KPK akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati pada OTT Pejabat Kemensos, Firli membenarkan. “Ya, bisa saja (dituntut hukuman mati). Sesuai Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor,” tegasnya.

Menyoal ancaman hukuman mati, pengamat dan praktisi hukum, Syahrir Irwan Yusuf, memberikan dukungan kepada KPK.

“Pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri di berbagai media, beberapa waktu lalu, menyatakan akan menuntut hukuman mati pelaku korupsi dana bencana, harus kita dukung. Ini saatnya KPK membuktikan sikap tegas dan akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di masa pandemi atau bencana,” tegas Syahrir Yusuf.