Ormas Apapun Kini Bisa Dibubarkan Jika Tak Sesuai Selera

Nasional

NOTULA – Kini perdebatan publik masih berkutat pada pelarangan terhadap seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI), terlebih keputusan pembubaran dan pelarangan FPI itu dilakukan tanpa melalui proses peradilan.

Menyikapi itu, pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik, menilai, apa yang dilakukan pemerintah sangat berbahaya bagi demokrasi. “Cara menggebuk FPI membahayakan hak konstitusional semua warga negara,” tegasnya, dalam akun Twitter pribadinya, Kamis (31/12/20).

Menurutnya, dalam kasus ini, pemerintah telah memilih menggunakan tangan sendiri untuk mengadili dan memutuskan. Pemerintah tidak memberi bola keputusan itu kepada hakim sebagaimana mestinya.

Sebab itu, sambung dia, pembubaran FPI layak diwaspadai. Sebab, bukan tidak mungkin langkah serupa akan terjadi bagi Ormas lain yang tidak disukai penguasa.

“Setelah FPI, organisasi apapun kini bisa dibubarkan dan dilarang, bila tak sesuai selera penguasa,” tutupnya, seperti dikutip dari RMOL.id.

Parpol Bisa Dibubarkan
Keputusan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk membubarkan Front Pembela Islam itu pun dikhawatirkan bakal merembet pada pembubaran lembaga lainnya. Seperti disampaikan pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, seperti dikutp dari RMOL.id, Kamis (31/12/20).

Dia berpendapat, ada banyak kejanggalan dalam proses pembubaran FPI. Seharusnya yang berhak membubarkan pengadilan. Dia menilai aksi pemerintah ini sebagai tindakan berlebihan dan menciderai demokrasi Pancasila.

“Ketika muncul SKB dan membubarkan Ormas, dari mana kewenangan menteri diberi konstitusi untuk membubarkan Ormas? Ini berbahaya bagi demokrasi ke depan, mana pelanggaran hukum dan mana pelanggaran politik, tidak boleh dicampur,” tegas Andi Yusran.

“Saya melihat kuat sekali kesan politisnya. ini kegiatan over acting dari pemerintah, kalau begini lama-lama menteri bisa saja membubarkan partai politik, ini berbahaya sekali,” tegasnya.