Ombudsman Temukan Maladministrasi, Fraksi PKS Minta BRIN Dievaluasi

Nasional

NOTULA – Evaluasi secara komprehensif terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus segera dilakukan, menyusul laporan Ombudsman RI tentang maladministrasi pada proses peralihan pegawai dan aset.

Menrut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, laporan Ombudsman RI itu tidak bisa dianggap remeh. Sebab peleburan itu melibatkan jumlah SDM yang banyak serta aset yang besar.

“Ini puncak ‘gunung es’ permasalahan riset dan inovasi nasional. Soal senada telah dilaporkan para mantan kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VII, yang ujungnya terbentuk Panja BRIN di Komisi VII,” kata Mulyanto, Sabtu (2/7/22).

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menilai, evaluasi keberadaan BRIN penting, agar jangan sampai kehadiran lembaga baru ini justru menghambat kerja di bidang riset dan teknologi yang sebenarnya sudah berjalan baik selama ini.

“Pemerintah jangan memaksakan adanya lembaga super body riset seperti ini. Sebab dari awal sudah diingatkan bahwa tidak mudah melakukan penggabungan lembaga riset dalam waktu singkat dan tergesa-gesa,” kata Mulyanto.

“Ingat, yang dilebur itu bukan sekadar gedung, laboratorium, aset tangible dan intagible, anggaran, program dan SDM peneliti, tetapi juga jiwa korsa lembaga, kerjasama tim, budaya riset dan sebasgainya,” sambungnya.

Selain itu, sambung dia, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak dari peleburan lembaga riset itu. Dalam setahun, ada ratusan peneliti yang tidak dapat melakukan pekerjaan akibat ketidakjelasan status kepegawaian. Itu jelas merugikan semua pihak yang terkait.

Sementara itu, investigasi Ombudsman RI dilakukan setelah mendapat laporan atau aduan dari berbagai pihak, seperti perhimpunan periset, hingga individu yang terdampak integrasi BRIN.

Ada banyak kendala dalam proses integrasi atau pun peralihan pegawai, aset hingga anggaran. Peralihan yang tidak sesuai prosedur alias terjadi penyimpangan, menjadi penyebab utama kendala itu.

Pasalnya, sejumlah kementerian dan lembaga menolak menyerahkan asetnya, begitu pula SDM yang enggan untuk pindah ke BRIN.