Ngawur, Penunjukan Prabowo sebagai Leading Sector Lumbung Pangan Nasional

Nasional

NOTULA – Keputusan menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sebagai nakhoda lumbung pangan nasional oleh Presiden Jokowi dinilai sebagai keputusan ngawur.

Bahkan, penunjukan itu juga dinilai sebagai bukti penanganan tata kelola pemerintahan amatiran.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran, seperti dikutip dari rmol.id.

Dia berpandangan, seharusnya tugas yang diberikan kepada Prabowo itu ranah Kementerian Pertanian di bawah Syahrul Yasin Limpo.

“Dinilai dari sisi manapun, penunjukan itu tidak dapat dibenarkan. Secara teknis, ini ranah Kementan, bukan Kemenhan, maka yang seharusnya menjadi leader itu Menteri Pertanian,” jelasnya, Minggu (12/7).

Andi juga mengatakan, jika sekiranya program strategis nasional itu bersifat lintas kementerian, maka secara struktur seharusnya layak dinakhodai Menteri Koordinator (Menko).

Soal Menko mana yang layak, kata dia, hal itu tergantung tujuan dari program strategis nasional itu. Jika tujuan pengembangan lumbung pangan itu dalam kerangka kesejahteraan rakyat dan petani, maka yang relevan menakhodai adalah Menko Kesra.

Andi menambahkan, bila tujuannya memperkuat ketahanan nasional secara umum, maka yang tepat memimpin adalah Menko Polhukam.

Dan bila tujuannya memperkuat industri beras nasional, maka Menko Perekonomian yang lebih pantas menjadi leader.

“Jadi Menko yang lebih tepat memimpin kebijakan strategis nasional, yang bersifat lintas departemen. Bukannya Menteri Pertahanan,” tegasnya.