Negara Gagal Lindungi Warga Bila Kasus 6 Laskar FPI Mangkrak, Komnas HAM Main Aman

Nasional

NOTULA – Insiden penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) harus diusut tuntas. Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, menanggapi rekomendasi Komnas HAM yang menyebut tak ada pelanggaran HAM berat dalam penembakan di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 itu.

“Dunia internasional memberi perhatian pada kasus ini sampai dimana kerja penyidik, jangan sampai mangkrak,” tegas Jazilul, seperti dikutip dari RMOL.id, Jumat (15/1/21).

Anggota Fraksi PKB itu menambahkan, tak hanya instansi Polri yang harus menindaklanjuti kasus penembakan Laskar FPI itu, tapi juga Kejaksaan. Sehingga, penanganan kasus ini tuntas, tidak boleh berhenti di tengah jalan.

“Bila berhenti, jelas menciderai hak perlindungan rakyat. Tinggal dibuktikan saja pelakunya siapa, kalau ketemu langsung diproses, dilakukan penyelidikan,” tegasnya lagi.

Dia mengimbau masyarakat untuk menghormati sistem hukum yang ada, dan meminta agar kasus itu tidak berhenti di tengah jalan.

“Kita hormati proses yang ada, kesimpulan Komnas HAM harus ditindaklanjuti aparat hukum, jangan sampai mangkrak di tengah jalan. Kalau sampai mangkrak, artinya negara tidak sanggup melindungi rakyatnya,” tandasnya.

Main Aman

Sementara itu, temuan yang menyebut peristiwa penembakan enam laskar FPI bukan sebagai pelanggaran HAM berat, dianggap sebagai jalan tengah yang diputuskan Komnas HAM.

Politisi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berpendapat, Komnas HAM justru seakan bermain aman, di tengah tuntutan publik terkait pengusutan kasus itu hingga tuntas.

“Komnas HAM melakukan jalan tengah, mau menjadi safety player. Kalau saya baca seperti itu. Jadi cari jalan aman,” tegas Nasir, secara terpisah.

Dia mengakui, sejauh ini Komnas HAM tak pernah menyampaikan adanya kendala dalam proses pengusutan penembakan enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Termasuk tidak adanya kemungkinan tekanan dan intervensi dari pihak mana pun.

Tetapi bila melihat keputusan yang disampaikan Komnas HAM, mantan anggota Komisi III DPR RI ini menduga bisa saja ada kondisi tekanan terhadap komisi yang pimpinan Ahmad Taufan Damanik itu.

“Kalau lihat kesimpulan itu, mereka ingin aman. Dalam tanda kutip ada tekanan dari pihak-pihak tertentu,” tandasnya.