Naikkan BPJS, Presiden Lakukan Pembangkangan Hukum dan Langgar UUD 1945

Nasional

NOTULA – Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan menjadi tanda bahwa pemerintah abai dengan rasa keadilan sosial, karena tidak mempertimbangkan situasi yang dirasakan masyarakat.

Presiden dinilai tidak mempertimbangkan potensi akan banyak dampak akibat kenaikan itu, mulai timbulnya keresahan hingga kesulitan membayar iuran, mengingat masyarakat masih mengalami situasi serba sulit saat wabah Corona melanda.

Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan sulit mencari penghasilan. Demikian dikemukakan Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, Kamis (14/5/20).

“Padahal hak atas kesehatan harus dilakukan. Ini dijamin dalam UUD 1945 dan menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.id.

Menurutnya, upaya pemerintah menaikan iuran BPJS di awal tahun lalu sudah digagalkan MA, harusnya pemerintah patuh pada putusan itu dan menghormati lembaga peradilan sebagai wujud adanya kepastian hukum.

Perbuatan mengeluarkan Perpres dapat dikualifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat  huruf b, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebab bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs).

“Ini preseden tidak baik pada lembaga kepresidenan atas ketidaktaatan pemerintah pada putusan Mahkamah Agung sebagai manifestasi dan konsekuensi negara hukum,” tegasnya.

“Artinya, presiden tidak patuh, wujud pembangkangan hukum, dan melanggar konstitusi, karena kedudukan dan fungsi Mahkamah Agung diberi wewenang oleh UUD untuk menguji peraturan. Jika tidak dilaksanakan, sama artinya dengan melanggar UUD,” sambungnya.

KSPI Ancam Gugat

Gelombang penolakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemik Covid-19 juga mendapat reaksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan, ada tiga alasan yang melatarbelakangi KSPI menolak keras terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82/2018 terkait Jaminan Kesehatan.

Pertama, KSPI menilai Perpres itu melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat sehingga mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar iuran,” kata Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/5).

Terlebih saat ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik. Seharusnya negara hadir dan berkewajiban melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. “Bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran,” lanjutnya.

Kenaikan BPJS Kesehatan ditolak, karena dinilai bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS. Dimana disebutkan bahwa BPJS Kesehatan bukanlah BUMN, tetapi berbentuk badan hukum publik. Sehingga pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pemilik BPJS Kesehatan.

“Karena itu, BPJS harus bertanya kepada masyarakat jika ingin menaikkan iuran. Tidak boleh seenaknya menaikkan secara sepihak,” tegasnya.

Alasan terakhir bahwa sudah jelas bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan Pepres No 82/2018. KSPI menilai, sesuatu yang sudah diputuskan oleh hukum maka hal tersebut wajib dipatuhi.

“Tidak boleh diakal-akali untuk memaksakan kehendak,” sindir Iqbal.

Karena itu KSPI meminta pemerintah menaati putusan MA. Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetap dijalankan, KSPI akan mengambil sikap, selepas Lebaran akan mengajukan gugatan ke MA agar membatalkan Perpes itu.

“KSPI juga meminta DPR untuk mengambil sikap politik dengan memanggil Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan RDP (rapat dengar pendapat) guna membatalkan Perpes tersebut,” pungkasnya.