Mulai Pemberangkatan 17 Desember, Jamaah Umroh Wajib Biometrik

Nasional

NOTULA – Pemerintah Arab Saudi memberlakukan wajib biometrik bagi pengurusan visa umrah terhitung, mulai pemberangkatan jamaah per 17 Desember 2018 ini.

Sejumlah pengurus Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) pun bertolak ke Arab Saudi, Selasa (11/12), setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk melobi pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Tim yang berangkat terdiri dari para ketua Patuhi antara lain H Baluki Ahmad, H Joko Asmoro, H Artha Hanif, H Magnatis Chaidir, Sekjen Muharom Ahmad, serta Bidang Hubungan Luar Negeri Patuhi, H Ali Mohamad Amin.

Selama di Arab Saudi, tim Patuhi akan mendatangi Konsul RI di Jeddah, Kementerian Haji Arab Saudi dan Kementerian Kerajaan Arab Saudi.

Tim Patuhi bermaksud memperjuangkan penundaan dan peninjauan ulang kembali kebijakan wajib biomterik, yakni pengambilan sidik jari dan perekaman retina mata bagi jamaah Indonesia. Kebijakan ini dinilai akan berdampak gagal berangkatnya jamaah.

Perekaman biometrik akan dilakukan operator yang telah ditunjuk oleh Arab Saudi, yakni VFS Tasheel.

VFS Tasheel telah mendirikan sejumlah kantor untuk melakukan perekaman biometrik di Indonesia. Namun, mengingat geografis Indonesia yang sangat luas dan beragam, jumlah kantor juga tidak memadai, bahkan menyusahkan calon jamaah umroh.

“Sebagai contoh, banyak calon jamaah umrah dari wilayah pedalaman dan terpencil, untuk mencapai kota atau kantor tempat perekaman biometrik harus menempuh perjalanan hingga dua hari. Selain jarak, kondisi alam juga menjadi kendala bagi mereka untuk bisa mencapai tujuan,” tutur Baluki dalam keterangannya di Jakarta.

Selain itu, menurutnya, faktor usia dan kondisi fisik calon jamaah umroh juga mempengaruhi. Karena tidak semua calon jamaah umrah berusia muda dan berbadan sehat.

“Ini akan benar-benar menjadi kendala yang sangat berat bagi calon jamaah Indonesia jika diberlakukannya perekaman biometrik sebagai syarat pengurusan visa Umrah di Kedutaan Arab Saudi,” tegas Joko.

Beberapa waktu ribuan calon jamaah umroh dan masyarakat yang menamakan diri Jamaah Umrah dan Masyarakat (Jumrat) VFS Tasheel menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Kementerian Agama dan Kemenlu.

Dalam aksi itu, mereka meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk membatalkan pemberlakukan kebijakan perekaman Biometrik oleh VFS Tasheel. Karena dianggap memberatkan jamaah Indonesia.