NOTULA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengingatkan dua kubu pasangan calon presiden agar menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah.

Isu seperti itu, menurut Din, merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan) pada Pilpres 2019.

Imbauan itu sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37 MUI yang digelar Kamis (28/3).

Din juga menjelaskan, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al Quran adalah ajaran Islam yang mulia.

“Manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi atau khalifatullah fil ardh,” katanya, seperti dikutip dari rmol.co.

Din juga menambahkan, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguhnya sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai darul ahdi was syahadah atau negara kesepakatan dan kesaksian.

“Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam,” jelas Din.

Dia juga menambahkan, menisbatkan sesuatu yang dianggap anti Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi yang berbahaya, serta dapat menciptakan suasana perpecahan bangsa Indonesia.

Karena itu MUI mengimbau segenap elemen bangsa agar tidak terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi Pemilu 2019.

“Mari kita ciptakan Pemilu/Pilpres yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban,” imbuh Din, seperti dalam keterangannya, Sabtu (30/3).