NOTULA – Rencana pengerahan massa pada 22 Mei 2019 yang bakal dilakukan sekelompok Ormas guna menghentikan penghitungan hasil Pemilu 2019 yang dilakukan KPU, dinilai tak masalah bagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Bagi PP Muhammadiyah, menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. PP Muhammadiyah pun tak masalah dengan aksi itu, selagi tak melanggar aturan.

“Asal dilaksanakan sesuai undang-undang, aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam alam demokrasi yang harus dihormati,” tutur Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).

Terkait tuntutan massa, ia mengimbau penyelenggara Pemilu tetap bekerja profesional dan tak diintervensi pihak manapun.

“Sebagai lembaga negara yang mandiri, KPU dan Bawaslu harus tetap independen dan adil, tidak boleh tunduk pada tekanan siapapun, kelompok, dan lembaga manapun, baik Pemerintah, partai politik, maupun aksi-aksi massa,” imbuhnya.

“Kepada para elite, hendaknya bisa menjadi teladan bagaimana berbangsa dan bernegara yang sebaik-baiknya dengan tidak memperalat rakyat untuk meraih kekuasaan, jabatan, serta kepentingan pribadi dan golongan,” tandasnya.

Pada aksi 22 Mei, massa yang diprediksi akan datang dari berbagai daerah di Indonesia, nantinya bakal meminta KPU menghentikan kecurangan. Bahkan beberapa Ormas juga mendesak Bawaslu agar mendiskualifikasi Paslon nomor urut 01, Jokowi-Maruf.